Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penyerapan Anggaran di Daerah hingga September Baru 50 Persen

Kompas.com - 02/10/2015, 21:00 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyerapan anggaran di seluruh provinsi se-Indonesia perlahan-lahan mulai meningkat. Jika pada bulan Juli lalu rata-rata tingkat penyerapan anggaran hanya berkisar 30 persen, kini sudah meningkat menjadi 50 persen. Demikian disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo di kantor Kementerian Dalam Negeri, Jumat (2/10/2015).

"Sekarang sudah di batas 50 persen. Targetnya bulan November sampai di atas 80 persen," ujar Tjahjo usai pertemuan dengan 13 gubernur yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI).

Pertemuan khusus membahas soal percepatan penyerapan anggaran. Ketigabelas gubernur yang hadir yaitu Gubernur Sulawesi Selatan Syahrul Yasin Limpo, Gubernur Jawa Timur Soekarwo, Gubernur Sulawesi Barat Anwar Adnan Saleh, Gubernur Sulawesi Tenggara Nur Alam, Gubernur Lampung Muhammad Rido Ficardo, Gubernur Maluku Said Assagaff, Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba.

Selain itu, ada pula Gubernur Gorontalo Rusli Habibie, Penanggung Jawab Gubernur Kalimantan Selatan Tarmizi A Karim, Penanggung Jawa Gubernur Sumatera Barat Redonnyzar Moenek, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Mukmin Faisyal, Penanggung Jawab Gubernur Jambi Irman, dan Penanggung Jawab Gubernur Kepulauan Riau Arsyadjuliandi Rachman.

Syahrul Yasin Limpo selaku Ketua APPSI mengungkapkan memang masih banyak daerah yang memiliki penyerapan rendah. Misalnya, saja DKI Jakarta dan Papua yang masih berada di peringkat bawah. Namun, ada banyak hal yang membuat anggaran menjadi terlambat cair.

"Memang untuk belanja barang dan jasa masih kurang. Bulan Mei, nomenklatur baru turun. Kanwil perbendaharaan, kementerian-kementerian dan lembaga-lembaga baru, yang lain tentunya baru jalan," kata Syahrul.

Kendati demikian, politisi Partai Golkar itu menampik apabila rendahnya penyerapan mengakibatkan pembangunan juga tersendat. Menurut dia, proyek fisik biasanya berjalan lebih dulu dengan anggaran dari pimpinan proyek dan kemudian diganti dengan uang daerah.

"Kalau dilihat pencairan kecil, tapi fisiknya jauh, rata-rata sudah lebih 10 persen," kata Syahrul.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Pengacara Tuding Jaksa KPK Tak Berwenang Tuntut Hakim Agung Gazalba Saleh

Nasional
Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Sekjen PDI-P: Bung Karno Tidak Hanya Milik Rakyat Indonesia, tapi Bangsa Dunia

Nasional
Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Pejabat Kementan Mengaku Terpaksa “Rogoh Kocek” Pribadi untuk Renovasi Kamar Anak SYL

Nasional
Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Sebut Ada 8 Nama untuk Pilkada Jakarta, Sekjen PDI-P: Sudah di Kantongnya Megawati

Nasional
Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Gus Muhdlor Cabut Gugatan Praperadilan untuk Revisi

Nasional
KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

KPU Sebut Faktor Kesiapan Bikin Calon Independen Batal Daftar Pilkada 2024

Nasional
Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Hal yang Perlu Diperhatikan Saat Jemaah Haji Tinggalkan Hotel untuk Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Pakar: Ada 1 Opsi Ubah UU Kementerian Negara, Ajukan Uji Materi ke MK tapi...

Nasional
Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Suhu Madinah Capai 40 Derajat, Kemenag Minta Jemaah Haji Tak Paksakan Diri Ibadah di Masjid Nabawi

Nasional
MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

MKMK Diminta Pecat Anwar Usman Usai Sewa Pengacara KPU untuk Lawan MK di PTUN

Nasional
Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Lewat Pesantren Gemilang, Dompet Dhuafa Ajak Donatur Lansia Jalin Silaturahmi dan Saling Memotivasi

Nasional
Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Hari Pertama Penerbangan Haji, 4.500 Jemaah Asal Indonesia Tiba di Madinah

Nasional
Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Jokowi Ajak Masyarakat Sultra Doa Bersama supaya Bantuan Beras Diperpanjang

Nasional
World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

World Water Forum Ke-10, Ajang Pertemuan Terbesar untuk Rumuskan Solusi Persoalan Sumber Daya Air

Nasional
Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Syarat Sulit dan Waktu Mepet, Pengamat Prediksi Calon Nonpartai Berkurang pada Pilkada 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com