Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Minta Pengampunan untuk 4 TKI yang Divonis Mati

Kompas.com - 13/09/2015, 07:29 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo meminta pengampunan untuk empat tenaga kerja Indonesia (TKI) yang divonis hukuman mati mati di Arab Saudi. Permohonan itu disampaikan Presiden langsung kepada Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud dalam pertemuan bilateral di sana.

"Dan raja akan membicarakan secara khusus persoalan tersebut," kata Sekretaris Kabinet Pramono Anung seperti yang disampaikan melalui siaran pers Tim Komunikasi Presiden, Sabtu (12/9/2015) kemarin.

Dalam pertemuan dengan Pemerintah Arab, Presiden Jokowi juga mengundang investor di sana untuk berinvestasi di Indonesia. Presiden menyampaikan bahwa Indonesia saat ini tengah membangun infrastruktur.

"Investor Arab Saudi diundang untuk membangun kilang minyak, jalan, pelabuhan, dan berbagai objek bisnis lainnya. Selain itu, juga diundang untuk masuk di bidang investasi keuangan," ujar Pramono.

Presiden juga menyampaikan apresiasinya kepada Pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam mengelola ibadah haji selama ini. Meskipun, masih diperlukan sejumlah perbaikan.

Sebelumnya, Jokowi sempat menerima Star of the Order of King Abdulaziz Al-Saud Medal yang diberikan secara khusus oleh Raja Arab Saudi Salman Bin Abdulaziz Al Saud di Istana Al-Salam Diwan Malaki.

Pemberian penghargaan ini menunjukkan apresiasi Kerajaan Arab Saudi kepada Presiden dan Pemerintah Republik Indonesia. Medali itu merupakan Order of Merit tertinggi bagi pemimpin negara sahabat. Penghargaan tertinggi kerajaan Arab Saudi pernah diberikan kepada Presiden Barrack Obama, Perdana Menteri Cameron, dan Shinzo Abe.

Apresiasi Pemerintah Kerajaan Arab Saudi juga ditunjukkan dengan disambutnya Presiden di pintu gerbang pesawat oleh Raja Arab Saudi dan adanya jamuan makan siang kenegaraan. "Sambutan yang diberikan, yang mungkin sangat jarang diberikan Kerajaan Arab Saudi kepada negara-negara lain," ujar Pramono.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com