Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

30 Pendaftar Gugur Seleksi Administrasi Calon Komisioner Ombudsman

Kompas.com - 07/09/2015, 11:13 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Panitia Seleksi Pemilihan Calon Anggota Ombudsman Republik Indonesia (Pansel Ombudsman) telah memeriksa dokumen administrasi 267 pendaftar calon anggota Ombudsman. Dari jumlah tersebut, sebanyak 30 pendaftaran dinyatakan gugur.

"Hanya 30 orang yang tidak memenuhi syarat administrasi. Jadi, menurut saya, para pendaftar sangat serius," kata anggota Pansel Ombudsman, Zumrotin Soesilo, di Gedung Setneg, Jakarta, Senin (7/9/2015).

Zumrotin menjelaskan, dari 237 pendaftar yang lolos seleksi administrasi, sebanyak 216 di antaranya adalah laki-laki dan 21 perempuan. Usia pendaftar rata-rata adalah 40-50 tahun.

Para pendaftar berasal dari latar belakang berbeda. Jumlah pendaftar terbanyak berprofesi pegawai negeri sipil (PNS, TNI/Polri), dari internal Ombudsman, dan akademisi.

Dari perspektif akademik, ada 5 orang bergelar profesor, 36 orang lulusan S3, dan 135 orang bergelar S2. Sedangkan 61 orang lainnya lulusan S1.

Pendaftar yang lolos seleksi administrasi diwajibkan mengikuti tes objektif dan pembuatan makalah yang digelar pada 10 September 2015. Seleksi tersebut digelar pukul 09.00 WIB di Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kementerian Sekretariat Negara, Jalan Gaharu I, Nomor I, Cilandak Barat, Jakarta Selatan.

"Masyarakat diharapkan memberi masukan terhadap nama-nama calon anggota Ombudsman," kata anggota Pansel Ombudsman, David Tobing.

Masukan dari masyarakat dapat disampaikan melalui laman pansel.ori2015@setneg.go.id atau melalui surat dengan alamat Kementerian Sekretariat Negara, Gedung I, Lantai 2, Jalan Veteran Nomor 18, Jakarta Pusat, 10110.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com