Kompas.com - 07/09/2015, 10:27 WIB
Peneliti Formappi, Lucius Karus, saat ditemui di Sekretariat FITRA, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINPeneliti Formappi, Lucius Karus, saat ditemui di Sekretariat FITRA, Jakarta Selatan, Jumat (21/8/2015).
Penulis Noviana
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus mendesak Mahkamah Kehormatan Dewan DPR untuk proaktif memanggil Ketua DPR Setya Novanto. Pemanggilan ini untuk mengklarifikasi kegiatan Setya dan rombongannya ke Amerika Serikat beberapa waktu lalu, termasuk pertemuan .

"Jika perlu, pemanggilan dan proses verifikasi dilakukan secara terbuka agar memunculkan efek kepercayaan dari publik. Proses tertutup hanya akan menambah penilaian buruk masyarakat kepada DPR karena hampir pasti akan selesai dengan damai," kata Lucius saat dihubungi, Senin (7/9/2015).

Dalam konteks peran MKD, kata dia, sudah saatnya lembaga ini membuktikan urgensi keberadaan mereka dengan melakukan penegakan etis terhadap Novanto dan rombongannya.

"Inilah momen bagi MKD untuk buktikan urgensi keberadaan mereka untuk melakukan penegakan etik terhadap pimpinan DPR," kata Lucius.

Dalam kunjungan ke AS, rombongan DPR di bawah koordinasi Setya Novanto bertemu dengan bakal calon presiden AS dari Partai Republik, Donald Trump, di New York, Kamis (3/9/2014). Rombongan DPR itu hadir dalam konferensi pers yang diadakan di Trump Plaza, di mana Trump secara khusus memperkenalkan Novanto sebagai Ketua DPR, orang kuat dan sangat berpengaruh, yang sengaja datang untuk menemui dirinya bersama rombongan.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

UPDATE 16 April: 5,81 Juta Orang Sudah Divaksinasi Covid-19 Dosis Kedua, 10,7 Juta Dosis Pertama

Nasional
LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

LIVE STREAMING: Jokowi Beri Paparan soal Larangan Mudik Lebaran

Nasional
Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Sebut Mispersepsi, Mendikbud: Tak Ada Maksud Ubah Mata Kuliah Pancasila dan Bahasa Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

UPDATE 16 April: Pemerintah Telah Periksa 13.711.972 Spesimen Terkait Covid-19

Nasional
UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 16 April: Ada 107.297 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

UPDATE 16 April: Pasien Sembuh Covid-19 Capai 1.444.229

Nasional
UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

UPDATE 16 April: Kasus Suspek Covid-19 di Indonesia Capai 58.999

Nasional
Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Polisi Masih Buru 3 DPO Terduga Teroris di Jakarta dan Sekitarnya

Nasional
Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Update 16 April: 43.196 Orang Meninggal akibat Covid-19

Nasional
Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Polri: DPO Teroris di Jakarta Serahkan Diri karena Identitasnya Tersebar di Medsos

Nasional
UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

UPDATE: Kini Ada 1.594.722 Kasus Covid-19 Indonesia, Bertambah 5.363

Nasional
Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Satgas BLBI Dibentuk Pemerintah, Politikus Demokrat: Harusnya Tak Perlu Ada

Nasional
KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

KPK Buka Penyidikan Baru dan TPPU Kasus Suap Pengurusan Perkara Eddy Sindoro

Nasional
Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Pimpinan DPR Desak BNPT dan PPATK Lacak Dugaan Transaksi Gelap 5 Jaringan Terorisme

Nasional
Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Penjelasan Pasal 74 UU Pencucian Uang Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X