Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Bentrok TNI-Polri Terulang, Jokowi Diminta Beri Sanksi Pangdam-Kapolda

Kompas.com - 31/08/2015, 19:10 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mengatakan, Presiden Joko Widodo harus turun tangan langsung menyelesaikan kasus bentrokan antara TNI-Polri. Tingginya intensitas bentrokan yang terjadi, membuat kasus itu bukan lagi sebagai sebatas pelanggaran disiplin semata, tapi sudah mengarah kepada demoralisasi instansi.

"Presiden harus serius turun tangan meminta pertanggungjawaban perwira level atas, setingkat Pangdam dan Kapolda. Ini sudah bukan disebut pelanggaran disiplin lagi, tapi sudah menjurus demoralisasi," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen, Senin (31/8/2015).

Hasanuddin menuturkan, dalam setiap kasus bentrokan, para pelaku bukan lagi perorangan, melainkan melibatkan hubungan kelompok. Hal ini menunjukkan sudah tidak ada lagi rasa takut yang dimiliki masing-masing prajurit atas hukuman atau sanksi yang akan dijatuhkan kepada mereka jika berbuat kesalahan.

"Mulai dari perwira rendah, panglima, kepala staf bahkan presiden sudah turun. Tapi tak ada hasilnya. Konflik terus saja berlanjut," ujar politisi PDI-P itu.

Ia menambahkan, permintaan tanggung jawab kepada pangdam dan kapolda perlu dilakukan agar mereka serius mengantisipasi konflik yang akan terjadi. Ia khawatir, jika konflik terus berlangsung, tak hanya integritas aparat saja yang akan dikorbankan.

"Tapi bisa menjurus konflik yang lebih besar. Dan kepercayaan rakyat lama kelamaan akan pudar. Siapa yang akan mengawal NKRI kalau mereka sibuk berkelahi?" ucapnya.

Bentrok TNI-Polri terjadi di sirkuit permanen Sport Center Jalan Stadion, Kelurahan Pekkabata, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, Minggu kemarin. Dalam kejadian itu, seorang anggota Kompi Senapan B Yonif 732, Prada Yuliadi, tewas tertembak.

Bentrokan itu diduga akibat dipicu kesalahpahaman. Dari informasi yang dihimpun Kompas.com, sejumlah anggota Kodim 1401/Majene sedang menonton balapan di sirkuit permanen Sport Center Polman.

Saat itu, Praka Rusmono (34) yang merupakan Caraka Tuud Dim 1401/Majene menonton balapan dengan kru MMS Racing Team Majene, Umar (27), warga BTN Linomaloga, Kelurahan Talumu, Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene. Mereka didatangi beberapa anggota Patmor dan diminta untuk tidak menonton di atas lintasan balapan.

Salah satu rekan Praka Laksmono, anggota MMS Team Racing Majene terkena tongkat anggota Patmor sehingga hampir terjatuh di parit. Tidak terima dengan hal itu, Praka Laksmono menghampiri anggota Patmor dan menegurnya. Tidak terima anggotanya ditegur, anggota Patmor lainnya datang dan mengeroyok Praka Laksmono.

Perkelahian pun berhasil diredam, setelah Kepala Polres Polewali Mandar AKBP Agoeng Adi Koerniawan dan Kepala Seksi Operasi Komando Distrik Militer 1402/Polmas Kapten Martani tiba di lokasi dan mendamaikan kedua belah pihak. (Baca: Kronologi Tertembaknya Anggota TNI di Polewali Mandar)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com