Pengamat Nilai Kebijakan Pemerintah Kontraproduktif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah menyebut telah mengetahui akan adanya pelemahan ekonomi yang akan dialami Indonesia. Namun, pemerintah justru tidak menggulirkan kebijakan ekonomi untuk mengantisipasi pelemahan tersebut.

"Kalau memang sudah tahu jika di 2015-2016 akan ada pelambatan ekonomi, kenapa justru kebijakannya kontraproduktif?" kata Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati saat diskusi bertajuk Paket Mujarab Anti Lesu di Jakarta, Sabtu (29/8/2015).

Menurut Enny, saat ini, pemerintah seharusnya mengeluarkan kebijakan yang dapat menghemat konsumsi rumah tangga. Namun, pemerintah justru mengeluarkan kebijakan yang membuat masyarakat mengalami kesulitan.

"Kenapa justru menaikkan tarif tol, menaikkan harga BBM. Kebijakan itu justru menghabisi daya beli masyarakat," kata dia.

Ia menambahkan, pemerintah memang ingin memperbaiki postur ruang fiskal yang ada. Meski demikian, pemerintah juga diminta agar realistis dalam mengeksekusi sebuah kebijakan agar pelambatan yang terjadi tidak semakin parah.

Sebelumnya, Deputi III Bidang Pengelolaan Isu Strategis Kantor Staf Presiden Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, sejak dilantik pada Oktober 2014 lalu, Presiden Joko Widodo telah mengetahui adanya kemungkinan pelemahan ekonomi. Sehingga, sejumlah langkah antisipasi pun telah dilakukan.

"Saat ini kita sedang mencoba menciptakan titik balik ekonomi agar ke depan dapat tumbuh dengan baik," ujarnya. (Baca: Jokowi Disebut Sudah Tahu Akan Terjadi Pelemahan Ekonomi)