Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY Ingatkan Pelemahan Ekonomi Bisa Buat Rakyat Marah

Kompas.com - 28/08/2015, 22:42 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono meminta pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla tak membiarkan pelemahan ekonomi yang terjadi sekarang ini berlangsung secara berlarut-larut. Jika kondisi ekonomi yang tak menentu ini berlangsung dalam waktu lama, ia khawatir rakyat tidak akan tinggal diam.

"Kalau rakyat merasa terimpit kehidupannya, mudah-mudahan bisa kita cegah, untuk tidak sampai ke situ. Maka, rakyat akan merasa ditinggalkan, rakyat menjadi korban, rakyat akan marah, dan melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik," kata SBY saat memberikan pengarahan dalam rapat pleno pengurus pusat Partai Demokrat di Cipanas, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (28/7/2015) malam.

Hadir dalam acara tersebut ratusan kader dari jajaran pengurus pusat, majelis tinggi, dewan pembina, dewan kehormatan, komisi pengawas, dan Fraksi Partai Demokrat di DPR RI.

Presiden keenam RI ini mengatakan, dengan kondisi ekonomi saat ini, psikologis masyarakat sudah mulai terganggu. SBY mengaku baru saja bepergian ke Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Jawa Timur dan mendengarkan keluhan rakyat.

"Saya bercakap-cakap dengan mereka, sudah terasa secara psikologis rakyat kita itu sudah mulai cemas," ucap dia.

Menurut SBY, masyarakat sudah mulai takut negara mengalami krisis seperti yang terjadi pada 1998 lalu. Hal ini pun membuat masalah ekonomi yang dihadapi menjadi masalah sosial.

"Sebagian bahkan kurang percaya bisa kita atasi ekonomi ini dan psikologis sosial seperti itu. Maka, situasi sosial juga terbentuk, dari ekonomi menuju sosial," kata dia. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com