Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Hasil "Reshuffle" Kabinet Tak Bisa Instan

Kompas.com - 28/08/2015, 14:35 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP Partai Demokrat bidang Keuangan Marwan Cik Asan mengatakan, perombakan Kabinet Kerja yang dilakukan Presiden Joko Widodo sudah tepat untuk memperbaiki kondisi ekonomi. Namun, hasil perbaikan itu belum bisa dirasakan dalam waktu singkat.

"Keadaan sulit seperti sekarang tentu tidak bisa instan. Secara komposisi, Presiden sudah tepat menempatkan orang-orang itu guna menyelesaikan turbulensi ekonomi yang ada," kata Marwan saat dihubungi, Jumat (28/8/2015).

Wakil Ketua Komisi XI itu mengatakan, pelemahan ekonomi Indonesia saat ini dipengaruhi dua faktor, yakni eksternal dan internal. Dari sisi internal, masih minimnya penyerapan anggaran merupakan hal yang paling berpengaruh terhadap kondisi ekonomi. (baca: Ini 5 Provinsi yang Penyerapan Anggarannya Sangat Rendah)

Sementara, sisi eksternal disebabkan karena adanya devaluasi Yuan Tiongkok dan sinyal Amerika Serikat untuk menaikkan tingkat suku bunga. Kondisi berbeda akan dialami, jika Amerika telah menentukan besaran kenaikan tingkat suku bunga itu. Sehingga, kegaduhan akibat spekulasi pasar tidak akan terjadi.

"Saat ini, semua pihak harus bekerjasama untuk tidak menimbulkan kegaduhan baru. Karena jika sampai ada kegaduhan, yang paling berpengaruh itu pasar," ujarnya.

Lebih jauh, Anwar mengingatkan, agar tim ekonomi Kabinet Kerja dapat dengan cermat memperhatikan saran perbaikan ekonomi yang disampaikan Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Menurut dia, saran itu cukup ampuh untuk memperbaiki kondisi yang ada. (baca: SBY Beri Saran ke Pemerintahan Jokowi Terkait Kondisi Ekonomi)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Jemaah Haji Diimbau Tidak Umrah Sunah Berlebihan, Masih Ada Puncak Haji

Nasional
Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Polisi Arab Saudi Tangkap 37 WNI Pakai Visa Ziarah untuk Berhaji di Madinah

Nasional
Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Temani Jokowi Peringati Hari Pancasila, AHY: Jangan Hanya Peringati, tapi Dijiwai

Nasional
Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Tak Persoalkan Anies dan Sudirman Said Ingin Maju Pilkada Jakarta, Refly Harun: Kompetisinya Sehat

Nasional
Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Peringati Hari Lahir Pancasila, AHY: Pancasila Harus Diterapkan dalam Kehidupan Bernegara

Nasional
Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Prabowo Sebut Diperintah Jokowi untuk Bantu Evakuasi Warga Gaza

Nasional
Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Simpul Relawan Dorong Anies Baswedan Maju Pilkada Jakarta 2024

Nasional
Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Pemerintah Klaim Dewan Media Sosial Bisa Jadi Forum Literasi Digital

Nasional
Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Prabowo Kembali Serukan Gencatan Senjata untuk Selesaikan Konflik di Gaza

Nasional
Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Kloter Terakhir Jemaah Haji Indonesia di Madinah Berangkat ke Mekkah

Nasional
PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

PKB Beri Rekomendasi Willem Wandik Maju Pilkada Papua Tengah

Nasional
Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Mengenal Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Diisi Petinggi Gerindra

Nasional
Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Sebut Serangan ke Rafah Tragis, Prabowo Serukan Investigasi

Nasional
Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Refly Harun Sebut Putusan MA Sontoloyo, Tak Sesuai UU

Nasional
Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Mendag Apresiasi Gerak Cepat Pertamina Patra Niaga Awasi Pengisian LPG 

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com