Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dulu Minta Akil Mochtar Dihukum Mati, Kini Jimly Ralat Ucapannya

Kompas.com - 25/08/2015, 15:04 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Di hadapan panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jimly Asshidiqie meralat ucapannya soal hukuman mati bagi koruptor. Jimly mengaku ucapannya ketika itu hanya ungkapan emosi sesaat setelah mantan Ketua MK Akil Mochtar ditangkap KPK.

"Jadi kalau kita mengikuti emosi, saya setuju. Pas Akil begitu, bahkan saya memang bilang hukum mati saja. Tapi untuk membangun public policy, kita harus berpikir agak jauh," ujar Jimly dalam tes wawancara terbuka di Sekretariat Negara, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Saat itu, Jimly ditanya oleh anggota Pansel KPK Harkristuti Harkrisnowo soal pantaskah seorang koruptor dihukum mati. Tuti, sapaan perempuan guru besar hukum itu, menyinggung pula soal pernyataan Jimly bahwa Akil layak dihukum mati. (baca: Jimly: Akil Mochtar Pantas Dihukum Mati)

Menurut Jimly, sebagai sebuah kebijakan, hukuman mati memang harus dikaji secara matang. Terlebih lagi, Pancasila mencantumkan prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab.

"Maka kalau pertanyaannya untuk koruptor perlu hukum mati, saya rasa sebaiknya tidak," kata Jimly.

Dia berpendapat, saat ini yang sebaiknya dilakukan adalah perampasan harta. Metodologi hukuman yang lebih mengarah penyitaan harta dan kekayaan dianggapnya lebih tepat.

"Pada dasarnya kini sudah mulai beralih perspektifnya dari orang ke harta dalam TPPU (tindak pidana pencucian uang) karena memang yang dirugikan adalah keuangan negara. Maka sanksinya pun harus dialihkan ke sana," ucap dia.

Jimly merupakan satu di antara tujuh capim KPK yang menjalani tes wawancara terbuka bersama sembilan orang anggota Pansel hari ini. Proses wawancara terbuka dilakukan pada 24-26 Agustus dengan total peserta yang dites mencapai 19 orang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com