Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Johan Budi: Tidak Enak Jadi Jubir KPK, Banyak Musuhnya

Kompas.com - 25/08/2015, 13:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Johan Budi SP mengungkapkan bahwa pengalamannya menjadi juru bicara KPK banyak menimbulkan hal yang tidak menyenangkan. Johan mengaku telah mundur dari posisi tersebut tapi tetap diposisikan seperti juru bicara karena sejumlah alasan.

"Enggak enak jadi jubir, jadi musuh banyak orang, karena waktu itu kan lagi kisruh," kata Johan, saat menjalani wawancara tahap akhir di hadapan Pansel KPK, di Gedung Setneg, Jakarta, Selasa (25/8/2015).

Johan menjelaskan, kiprahnya di KPK dimulai sebagai staf fungsional di Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK pada 2005. Tiga tahun berikutnya, Johan diangkat menjadi Direktur Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK. Lalu pada 2009 Johan diangkat menjadi Kepala Biro Humas KPK.

Ia mengaku telah diposisikan sebagai juru bicara oleh pimpinan KPK sejak 2007. Johan mengaku langsung mengundurkan diri sebagai juru bicara KPK sejak diangkat menjadi Deputi Pencegahan KPK pada 2014, dan ditunjuk menjadi pimpinan sementara KPK pada 2015.

"Tapi saya yang selalu diminta (menjadi jubir) supaya enggak kepeleset. Akhirnya saya turun lagi, kebablasan sampai sekarang. 'Saya mau menjelaskan kalau didampingi Johan Budi,' sampai ada yang bilang begitu," ungkapnya.

Pantas jadi pimpinan

Johan mengaku pantas menjadi pimpinan KPK meski bukan sarjana hukum. Menurut Johan, KPK memerlukan pimpinan yang berlatar belakang berbeda namun mengerti hukum untuk menyempurnakan kepemimpinan lembaga tersebut.

"Saya memang bukan sarjana hukum, tapi yang dibutuhkan KPK banyak hal," ujarnya.

Seandainya terpilih menjadi pimpinan KPK, Johan ingin memperbaiki pola komunikasi KPK dengan lembaga penegak hukum yang lainnya. Kekisruhan antara KPK dengan Polri beberapa waktu lalu ia anggap salah satunya disebabkan oleh pola komunikasi yang tidak efektif.

"Maka ke depan bangun komunikasi secara kelembagaan," ucap Johan.

Kompas TV 19 Calon Pimpinan KPK Jalani Tahap Wawancara Akhir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com