Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pansel Cecar Pengunduran Diri Jimly di MK hingga Niat Incar Posisi Ketua KPK

Kompas.com - 25/08/2015, 13:14 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Keputusan Jimly Asshidiqie pada tahun 2008 mundur dari kursi hakim konstitusi kembali diungkit panitia seleksi calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada wawancara terbuka, Selasa (25/8/2015). Pansel KPK khawatir hal serupa akan kembali terjadi saat Jimly mendapatkan posisi sebagai komisioner KPK.

Anggota Pansel KPK Enny Nurbaningsih menjadi panelis pertama yang menanyakan hal tersebut kepada Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) tersebut.

"Bapak dulu pernah di MK selesai 2008, proses MK berikutnya harus lewat proses di DPR tapi setelah bapak terpilih bapak mundur, konon karena bapak bukan ketua. Takutnya nanti di KPK juga mundur tengah jalan?" tanya Enny.

Jimly pun langsung menjawab diplomatis. Dia meminta agar para panelis tidak lagi menanyakan itu karena dirinya akan menjelaskannya dalam proses seleksi fit and proper test di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) jika terpilih.

"Saya ini konsisten, saya mohon pertanyaan ini saya jawab di DPR saja, karena (DPR) yang menentukan ketua wakil," ucap Jimly.

Enny pun tak puas dengan jawaban Jimly itu dan kembali mencecar mantan Ketua MK periode 2003-2008 tersebut. "Bagaimana kalau sekarang bapak tidak lagi menjadi ketua?" cecar Enny.

"Lebih baik saya jawabnya nanti di DPR. Saya orangnya konsisten," ucap Jimly tak berubah sikap. "Artinya Bapak kalau tidak sebagai ketua, Bapak tidak berkehendak jadi pimpinan sebuah lembaga?" tanya Enny lagi. Kali ini, Jimly hanya menjawab dengan sebuah senyuman. "Bapak senyum diam, artinya setuju?" "Saya konsisten orangnya," jawab Jimly singkat.

Enny pun mendesak Jimly untuk segera menjawabnya karena isu mengincar kursi Ketua ini menjadi pertanyaan banyak orang. Pansel, sebut Enny, juga ingin agar pimpinan KPK benar-benar bersifat kolektif kolegial.

"Insya Allah bisa, karena kolektif kolegial itu dalam mengambil keputusan, jangan ada keputusan yang diambil sendiri, sebagai mantan ketua pengadilan, sudah biasa itu, sering keputusan institusi saya nggak setuju, banyak, tapi kan saya harus tunduk," ucap Jimly.

Untuk diketahui, Jimly sempat menjadi Ketua MK pada tahun 2003-2008. Setelah masa kerjanya habis, dia kemudian kembali mendaftar sebagai calon hakim konstitusi hingga menjalani tes akhir di DPR.

Nama Jimly pun kembali terpilih dan akhirnya dilantik sebagai hakim konstitusi. Namun, dalam pemilihan internal hakim, Mahfud MD yang akhirnya terpilih sebagai Ketua MK. Hanya 1,5 bulan menjabat, Jimly pun menyatakan mundur dari kursi hakim konstitusi.

Kompas TV 19 Calon Pimpinan KPK Jalani Tahap Wawancara Akhir
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Hakim MK Pertanyakan KTA Kuasa Hukum Demokrat yang Kedaluwarsa

Nasional
Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat 'Nyantol'

Di Hadapan Wapres, Ketum MUI: Kalau Masih Ada Korupsi, Kesejahteraan Rakyat "Nyantol"

Nasional
Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Polri Tangkap 5 Tersangka Penipuan Berkedok Email Palsu, 2 di Antaranya WN Nigeria

Nasional
Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Terobosan Menteri Trenggono Bangun Proyek Budi Daya Ikan Nila Salin Senilai Rp 76 Miliar

Nasional
Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Terdakwa Korupsi Tol MBZ Pakai Perusahaan Pribadi untuk Garap Proyek dan Tagih Pembayaran

Nasional
Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar 'Open House'

Rayakan Ulang Tahun Ke 55, Anies Gelar "Open House"

Nasional
KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

KSAU Tinjau Kesiapan Pengoperasian Jet Tempur Rafale di Lanud Supadio Pontianak

Nasional
Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Jokowi: Alat Komunikasi Kita Didominasi Impor, Sebabkan Defisit Perdagangan Rp 30 Triliun

Nasional
Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Wapres Ma’ruf Amin Minta Penyaluran Dana CSR Desa Diperhatikan agar Tepat Sasaran

Nasional
Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Hakim MK Tegur KPU karena Renvoi Tak Tertib dalam Sengketa Pileg

Nasional
Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Soal Silaturahmi Kebangsaan dengan Presiden dan Wapres Terdahulu, Bamsoet: Tinggal Tunggu Jawaban

Nasional
Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Hormati Ganjar, Waketum Gerindra: Sikap Oposisi Bukan Pilihan yang Salah

Nasional
Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Ganjar Pilih di Luar Pemerintahan, Bamsoet: Boleh, tapi Kita Bekerja Gotong Royong

Nasional
Hanya Ada 2 'Supplier' Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Hanya Ada 2 "Supplier" Indonesia yang Pasok Perangkat untuk Apple, Jokowi: Memprihatinkan

Nasional
Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Jokowi Resmikan Indonesia Digital Test House, Anggarannya Hampir 1 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com