Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Misbakhun Tantang SBY dan Loyalisnya Bikin Buku Bantahan Terkait Century

Kompas.com - 21/08/2015, 16:15 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Mantan anggota Panitia Khusus Kasus bail out Bank Century, Muhammad Misbakhun, meyakini, bukunya yang menyebut Presiden keenam RI Susilo Bambang Yudhoyono sebagai dalang kasus Bank Century sudah dilengkapi data-data yang otentik. Jika SBY atau loyalisnya di Demokrat tak terima dengan buku itu, dia menantang mereka untuk menerbitkan buku bantahan.

"Saya tantang untuk dibantah dengan buku juga kalau ada yang salah dari buku saya itu. Ini negeri demokrasi," kata Misbakhun di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (21/8/2015).

Hal tersebut disampaikan Misbakhun menanggapi sejumlah politisi Demokrat yang membela SBY. Politisi Partai Demokrat, Herman Khaeron, sebelumnya meminta Misbakhun tak menuduh sembarangan dan meminta kasus ini diselesaikan oleh penegak hukum.

Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul justru menyebut Misbakhun sedang stres berat karena idenya soal dana aspirasi ditolak pemerintah.

"Salah besar kalau Pak Ruhut Sitompul menyebut saya stres berat. Saya menulis buku Sejumlah Tanya Melawan Lupa; Mengungkap 3 Surat SMI kepada Presiden SBY? dengan pakai data," ucapnya.

Misbakhun mengaku heran mengapa dia disalahkan saat mencoba kembali mengingatkan kasus yang selama tujuh tahun tak ada kejelasannya tersebut. "Sudah tujuh tahun kasus ini, tetapi sepertinya mandek di tangan penegak hukum. Lewat buku ini, saya coba mengingatkan kembali. Uang Rp 6,7 triliun bukanlah uang yang sedikit," ucap politisi Partai Golkar ini.

Kemudian, anggota Komisi XI DPR ini meminta pihak-pihak yang terganggu terkait isi dari bukunya itu untuk mengonfirmasi langsung ke Komisi Pemberantasan Korupsi terkait tiga surat Sri Mulyani kepada SBY soal Century. Ia meminta dihadapkan saja mereka berdua di hadapan penyidik KPK.

"Karena selama kasus ini menggantung, sepanjang itu pula akan dikaitkan dengan Pak SBY. Jadi, saya dan publik akan memberikan aplaus bila Pak SBY mau menyatakan siap diri untuk memberikan keterangan ke KPK," ujarnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com