Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Ada Aduan, MKD Akan Periksa Fahri yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon

Kompas.com - 20/08/2015, 10:52 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan DPR RI akan menindaklanjuti kasus ucapan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah yang menyebut banyak anggota DPR 'rada-rada beloon'. Namun, pemeriksaan baru akan dilakukan setelah adanya aduan. MKD tidak akan berinisiatif untuk memeriksa Fahri atas pernyataannya itu.

"Kalau ada bukti, ada pengaduan, kita akan musyawarahkan dengan pimpinan," kata Ketua MKD Surahman Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (20/8/2015).

Surahman mengatakan, pengaduan bisa datang dari mana saja, baik dari sesama anggota DPR atau pun dari masyarakat. MKD tidak akan membuat pembatasan.

"Kalau ada pihak yang keberatan, silakan mengadukan," ucapnya.

Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, sebelumnya mengecam pernyataan Fahri yang dianggapnya merendahkan sesama anggota DPR dan menghina DPR sebagai Iembaga tinggi negara.

Bahkan, kata dia, Fahri bisa dikatakan menghina puluhan juta rakyat yang memilih anggota DPR. (baca: Adian Napitupulu Kecam Fahri Hamzah yang Sebut Banyak Anggota DPR Beloon)

"Entah apa maksud Fahri secara terbuka menghina anggota-anggota DPR di hadapan berjuta penonton TV. Entah kepuasan macam apa yang ada di hati Fahri setelah ia merendahkan 559 sejawatnya di DPR," kata Adian di Jakarta.

"Saya harap Mahkamah Kehormatan Dewan tidak membiarkan martabat DPR dan 559 anggotanya direndahkan pimpinannya sendiri karena bagaimana mungkin orang lain menghormati DPR jika pimpinannya sendiri tidak menghargai anggota dan institusi DPR," tambah Adian.

Dalam wawancara di televisi beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota Dewan harus diperkuat. Pasalnya, kata dia, anggota Dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.

Ketika itu, Fahri menjadi narasumber ketika membahas 7 proyek di Kompleks Parlemen Senayan. (baca: Tujuh Proyek DPR Akan Habiskan Dana Rp 1,6 Triliun)

"Makanya kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada beloon begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat. Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," kata Fahri.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Bandar Judi Online Belum Disentuh, Kriminolog: Apa Benar Aparat Terkontaminasi?

Nasional
Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Banjir Rendam 3 Desa Dekat IKN di Penajam Paser Utara

Nasional
DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi 'Online' ke MKD

DPR Dorong PPATK Laporkan Anggota Dewan yang Main Judi "Online" ke MKD

Nasional
Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com