Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bambang Soesatyo Sebut Dana Century Digunakan Parpol untuk Menangi Pilpres

Kompas.com - 19/08/2015, 16:08 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu mantan anggota Tim Pengawas Century, Bambang Soesatyo, menyebut bahwa uang negara yang dikeluarkan dalam kasus bail out Bank Century digunakan oleh salah satu partai politik untuk memenangi Pemilu Presiden pada 2009. Hal itu juga diperkuat melalui aliran dana yang diselidiki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemenangan salah satu partai politik berasal dari dana Bank Century. Dalam laporan BPK, jelas alirannya melalui beberapa perusahaan, tahapan, dan perusahaan media cetak milik sebuah partai, dan uang itu digunakan untuk kampanye," ujar Bambang dalam acara peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Di halaman 156 dalam buku yang membahas mengenai skandal bail out Bank Century tersebut, dijelaskan bahwa pada 11 Maret 2011, dua harian terkemuka di Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, melansir kawat diplomatik rahasia Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks.

Salah satu kawat diplomatik itu mengungkapkan informasi seputar kampanye pada Pilpres 2009. Selain itu, sebuah laporan kontroversial mengaitkan kampanye SBY dengan Bank Century.

Salah satu media massa memberitakan bahwa sebuah organisasi antikorupsi secara khusus menyampaikan kepada Kedubes AS bahwa dana Bank Century digunakan untuk membiayai pencalonan kembali SBY sebagai presiden. Menurut Bambang, kasus ini terkesan dilokalisasi hanya kepada mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Padahal, ada aktor intelektual yang lebih besar yang perlu dibongkar.

"Saya ingat dalam dakwaan Budi Mulya, ada beberapa nama yang disebut berulang kali. Memang belum ada yang menyebut nama SBY. Tetapi, harus diingat, keputusan hakim bahwa beberapa orang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata Bambang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com