Bambang Soesatyo Sebut Dana Century Digunakan Parpol untuk Menangi Pilpres

Kompas.com - 19/08/2015, 16:08 WIB
Acara peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINAcara peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century, di Hotel Atlet Senayan, Jakarta, Rabu (19/8/2015).
|
EditorFidel Ali Permana

JAKARTA, KOMPAS.com — Salah satu mantan anggota Tim Pengawas Century, Bambang Soesatyo, menyebut bahwa uang negara yang dikeluarkan dalam kasus bail out Bank Century digunakan oleh salah satu partai politik untuk memenangi Pemilu Presiden pada 2009. Hal itu juga diperkuat melalui aliran dana yang diselidiki Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

"Kemenangan salah satu partai politik berasal dari dana Bank Century. Dalam laporan BPK, jelas alirannya melalui beberapa perusahaan, tahapan, dan perusahaan media cetak milik sebuah partai, dan uang itu digunakan untuk kampanye," ujar Bambang dalam acara peluncuran buku berjudul Sejumlah Tanya Melawan Lupa, yang berisi sejumlah fakta baru mengenai skandal bail out Bank Century di Jakarta, Rabu (19/8/2015).

Di halaman 156 dalam buku yang membahas mengenai skandal bail out Bank Century tersebut, dijelaskan bahwa pada 11 Maret 2011, dua harian terkemuka di Australia, The Age dan Sydney Morning Herald, melansir kawat diplomatik rahasia Kedubes AS di Jakarta yang dibocorkan WikiLeaks.

Salah satu kawat diplomatik itu mengungkapkan informasi seputar kampanye pada Pilpres 2009. Selain itu, sebuah laporan kontroversial mengaitkan kampanye SBY dengan Bank Century.


Salah satu media massa memberitakan bahwa sebuah organisasi antikorupsi secara khusus menyampaikan kepada Kedubes AS bahwa dana Bank Century digunakan untuk membiayai pencalonan kembali SBY sebagai presiden. Menurut Bambang, kasus ini terkesan dilokalisasi hanya kepada mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Budi Mulya. Padahal, ada aktor intelektual yang lebih besar yang perlu dibongkar.

"Saya ingat dalam dakwaan Budi Mulya, ada beberapa nama yang disebut berulang kali. Memang belum ada yang menyebut nama SBY. Tetapi, harus diingat, keputusan hakim bahwa beberapa orang secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara," kata Bambang.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Ketua DPP PAN Bicara Peluang Gibran Diusung Partainya di Pilkada 2020

Nasional
Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Perwakilan Korban Desak Komnas HAM Dorong Penyelesaian Kasus HAM Berat

Nasional
Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Komnas HAM Minta Negara Tidak Kriminalisasi Para Pembela HAM

Nasional
KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

KIPP: Jangan Larang Eks Koruptor Pakai PKPU, Lebih Baik Revisi UU

Nasional
Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Tak Jadi Larang Eks Koruptor Maju Pilkada, Perludem Sebut KPU Dilema

Nasional
Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Jokowi Tak Hadiri Acara Hari Antikorupsi Sedunia di KPK, Nasdem Membela

Nasional
Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Hakim Cabut Hak Politik Eks Bupati Talaud untuk Dipilih Selama 5 Tahun

Nasional
Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Pemerintah Masih Bernegosiasi Bebaskan WNI yang Disandera Abu Sayyaf

Nasional
Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Mantan Bupati Talaud Sri Wahyumi DivonisĀ 4,5 Tahun Penjara

Nasional
RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

RUU Perlindungan Tokoh dan Simbol Agama Masuk Prolegnas Prioritas 2020, PKS Apresiasi

Nasional
ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

ICW Sebut Dampak UU KPK Baru Sudah Terasa di Hari Antikorupsi Sedunia

Nasional
Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Menteri Agama Tegaskan Pendataan Majelis Taklim Tak Wajib

Nasional
Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Minta Waktu Ungkap Kasus Novel Baswedan, Polri Janji Tak Sampai Berbulan-bulan

Nasional
Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Upaya Sri Mulyani Cegah Korupsi dari Internal Kemenkeu...

Nasional
Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Soal Restu Maju Caketum, Kubu Zulkifli Hasan Tak Mau Dibenturkan dengan Amien Rais

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X