Desain 7 Proyek DPR Disayembarakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Tujuh proyek pembangunan di kompleks parlemen sudah memasuki tahap sayembara desain pembangunan. Pemenang sayembara ini nantinya akan diberikan hadiah total Rp 500 Juta.

"Ya, kita saat ini baru melaksanakan sayembara desain arsitektur," kata Ketua Tim Pembangunan Gedung DPR Ahmad Djuned saat dihubungi, Selasa (18/8/2015).

Sayembara digelar oleh Sekretariat Jenderal DPR bekerja sama dengan Ikatan Arsitektur Indonesia (IAI) Jakarta. Sayembara ini sudah diumumkan sejak 10 Juli lalu melalui website www.sayembara-iai.org.

Selain itu, pengumuman sayembara desain kompleks parlemen ini juga diumumkan di Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) DPR RI.

"Untuk tiga peringkat pemenang, yakni masing-masing Rp 300 juta, Rp 120 juta, dan Rp 80 juta," ucap Djuned yang juga Wakil Sekjen DPR RI ini.

Jumlah hadiah tersebut hanya sekitar 10 persen dari total pagu anggaran prarancangan yang senilai Rp 6.175.800.000.

Djuned menyebut, dana tersebut sudah dianggarkan dalam APBN-Perubahan 2015. Adapun untuk anggaran pembangunan akan dianggarkan secara multi years pada APBN 2016-2017.

Namun, Juned mengaku belum mengetahui berapa anggaaran yang dibutuhkan untuk mengerjakan 7 proyek. Nantinya, dokumen desain yang akan diajukan harus mencakup gambar situasi, rencana tapak, denah, tampak bangunan, potongan bangunan, laporan pra rancangan, laporan perkiraan biaya, pengurus perizinan, dan laporan penyelidikan tanah. Penyerahan karya paling lambat pada 30 September 2015.

"Diharapkan pada 14 September kita sudah bisa melihat hasilnya berupa tiga desain terbaik," ucap Djuned.

Tujuh proyek yang akan dibangun, yakni museum dan perpustakaan, alun-alun demokrasi, jalan akses bagi tamu ke Gedung DPR, visitor center, pembangunan ruang pusat kajian legislasi, pembangunan ruang anggota dan tenaga ahli, serta integrasi kawasan tempat tinggal dan tempat kerja anggota DPR.

Presiden Joko Widodo sempat menolak untuk meresmikan pembangunan tujuh proyek tersebut. Jokowi ingin ada usulan yang jelas terlebih dahulu dari DPR sebelum meresmikan proyek ini. (baca: Jokowi Tolak Resmikan 7 Proyek DPR)