Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut Pandjaitan Resmi Jabat Menko Polhukam

Kompas.com - 13/08/2015, 11:41 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jabatan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan resmi beralih dari Tedjo Edhy Purdijatno kepada Luhut Binsar Pandjaitan. Serah terima jabatan dilaksanakan pada hari ini, Kamis (13/8/2015), di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, setelah Luhut dilantik oleh Presiden Joko Widodo pada Rabu (12/8/2015).

Serah terima itu dilakukan di hadapan semua pejabat eselon satu dan eselon dua kementerian tersebut. Turut hadir dalam sertijab itu menteri di jajaran Kabinet Kerja, di antaranya Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi.

Selain itu, hadir pula Jaksa Agung Basrif Arief, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal (Pol) Badrodin Haiti, dan Wakil Kepala BIN Ervy Triasunu.

Tedjo mengatakan, proses sertijab baru dapat dilaksanakan pada hari ini karena kemarin Luhut masih sibuk dengan jabatannya sebagai Kepala Staf Kepresidenan. Menurut dia, pergantian menteri merupakan hal yang wajar terjadi di dalam sebuah pemerintahan.

"Ini adalah hal biasa yang terjadi dalam rangka penyegaran," ujar dia.

Sementara itu, Luhut mengaku terkejut saat ia diminta Presiden menjadi Menko Polhukam menggantikan Tedjo. Ia mengatakan baru mengetahui kabar penunjukan itu setelah dihubungi Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Rabu kemarin.

"Saya dilantik jadi Menko enggak ngerti juga. Orang pikir saya tahu, padahal saya tidak tahu. Saya tahu setelah dikasih selamat oleh Presiden," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com