Integritas Calon Pimpinan KPK

Oleh: Adnan Topan Husodo

JAKARTA, KOMPAS - "Devil is in the details". Kejahatan, termasuk korupsi, selalu dikaitkan dengan hal-hal detail dan teknis dalam melakukannya. Konsekuensinya, orang yang ingin mengungkap kejahatan korupsi perlu memiliki indera yang kuat dalam mendeteksi setiap elemen tersembunyi yang ada pada hal yang detail dan teknis itu.

Akan tetapi, korupsi bukan hanya melulu bergelut dengan detail dan teknis. Sebab, redup atau perkembangbiakan korupsi sangat bergantung pada sistem besar yang berlaku di sebuah negara, baik itu sistem politik, hukum, ekonomi, maupun sosial yang saling berinteraksi satu dengan yang lain.

Membongkar kejahatan korupsi dengan senjata kemampuan teknis dan mencari siasat/cara/solusi agar korupsi bisa ditekan dengan pemahaman yang kuat atas fenomena kekuasaan yang bekerja adalah kombinasi ideal yang semestinya dimiliki setiap pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Seandainya salah satu dari dua hal itu absen, KPK bisa saja terjebak pada rutinitas dalam mengungkap kasus korupsi baru tanpa ada visi besar untuk membangun sistem yang lebih imun terhadap korupsi. Atau sebaliknya, memiliki mimpi besar pemberantasan korupsi, tetapi tidak dibarengi dengan kinerja penanganan kasus korupsi yang memuaskan.

Apakah dengan demikian Panitia Seleksi (Pansel) KPK perlu mencari manusia setengah dewa agar mereka yang terpilih di kemudian hari dapat menjalankan mandat UU KPK dengan efektif danefisien? Yang pasti, di alam nyata, manusia setengah dewa tidak pernah ada sehingga Pansel KPK tidak perlu bersusah payah menemukannya.

Para mantan pimpinan KPK dan pimpinan KPK yang kini masih menjabat tidak ada satu pun yang disebut manusia setengah dewa. Mereka hanya memiliki satu kelebihan, di luar dua hal yang sudah disinggung di atas, yakni integritas. Sikap yang konsisten untuk tidak terbujuk, terintimidasi, dan menggadaikan penanganan kasus korupsi dengan kekuasaan mana pun, terlepas dari kadar judgment publik yang berbeda-beda antara satu pimpinan dan yang lain. Juga terlepas dari tingkat sterilitas mantan pimpinan dan pimpinan KPK dari kekuasaan politik yang tengah memegang kendali.

Integritas pimpinan KPK

Integritas calon pimpinan KPK menjadi syarat yang mahapenting karena kelahiran KPK sendiri, salah satunya, berangkat dari sebuah penilaian politik bahwa lembaga penegak hukum lain yang selama ini ditugasi memberantas korupsi mengalami disfungsi. Meskipun tidak secara terang-terangan disebutkan bahwa ada masalah yang berkaitan dengan integritas penegak hukum, arah terbentuknya KPK adalah membangun institusi penegak hukum yang memiliki integritas kelembagaan dan personal yang tinggi serta bebas dari intervensi cabang kekuasaan mana pun.