Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Batalkan Pencalonan, Taktik Menggerus Dukungan Calon Tunggal

Kompas.com - 08/08/2015, 17:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Populi Center, Nico Harjanto, menyebutkan, pelaksanaan pilkada serentak kali ini membuka celah bagi partai politik bersikap pragmatis.

Dia menduga pasangan calon yang batal diusung pada menit terakhir merupakan taktik untuk memundurkan pilkada demi menggerus dukungan terhadap calon tunggal.

"Mereka jadi pragmatis, daripada kalah ngapain bertarung. Supaya lebih seimbang, mereka memilih taktik memundurkan pilkada dengan tidak daftar. Tanpa lawan, pilkada dengan tujuh daerah ditambah denpasar karena ada calon mundur, diundur 2017," ujar Nico usai diskusi di Jakarta, Sabtu (8/8/2015).

Nico menuturkan ketujuh wilayah yang hanya memiliki calon tunggal juga sebagian besar diisi oleh calon petahana yang memang memiliki elektabilitas yang kuat. Maka dari itu, muncul kecenderungan, partai politik yang tak mau mendukung calon petahana itu untuk memilih menunda pelaksanaan pilkada.

Mereka berharap setelah ditunda pada tahun 2017, elektabilitas calon tunggal yang sudah mendaftar akan semakin turun. "Hitungannya, incumbent (petahana) semakin tidak dikenal, tidak ada panggung dan kekuasaan lagi. Ini diharapkan partai di daerah," papar Nico.

Menurut dia, fenomena ini tidak bisa disalahkan sepenuhnya kepada partai politik karena terkadang justru calon petahana tidak memiliki komunikasi yang baik dengan partai politik di daerah sehingga tidak muncul kebersamaan untuk menyukseskan pilkada 2015. Alhasil, partai pun memilih membajak pelaksanaan pilkada dengan memundurkan jadwal.

Di dalam Peraturan KPU nomor 12 tahun 2015 tentang pencalonan, daerah yang hanya memiliki calon tunggal harus memunda pelaksanaan pilkada hingga tahun 2017.

Namun, Badan Pengawas Pemilu merekomendasikan KPU untuk memperpanjang masa pendaftaran di wilayah yang hanya memiliki calon tunggal. Dari rekomendasi itu, KPU pun memutuskan untuk membuka lagi pendaftaran pada 9-11 Agustus.

Saat ini setidaknya ada tujuh wilayah yang hanya memiliki calon tunggal yaitu Kabupaten Tasikmalaya, Kabupaten Blitar, Kota Mataram, Kota Samarinda, Kabupaten Timor Tengah Utara, Kabupaten Pacitan, dan Kota Surabaya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Jelang Puluhan PSU, Bawaslu Sebut Masih Ada Potensi Penyelenggara Tak Netral

Nasional
PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

PDI-P: Tak Ada Tawaran Ganjar Jadi Menteri Prabowo

Nasional
Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Dalami Laporan Dugaan Pelanggaran Etik, KY Buka Peluang Periksa Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Soal Pihak yang Terlibat Aliran Dana Rp 5 Triliun ke 20 Negara, PPATK Enggan Beberkan

Nasional
Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Kasus Dana PEN Muna, Eks Dirjen Kemendagri Dituntut 5 Tahun 4 Bulan Penjara

Nasional
BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

BSSN Akui Data Lama INAFIS Bocor, Polri Akan Lakukan Mitigasi

Nasional
Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com