Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
ADVERTORIAL

Ketua MPR: Telah Disepakati Sidang Tahunan Digelar 14 Agustus 2015

Kompas.com - 05/08/2015, 18:18 WIB
advertorial

Penulis

Jakarta- Presiden RI Joko Widodo didampingi Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, hari ini, Rabu (5/8), mengundang Ketua lembaga-lembaga negara untuk menggelar rapat konsultasi. Rapat konsultasi yang berlangsung di Istana Bogor, kota Bogor, Jawa Barat ini membicarakan soal kenegaraan antara lain soal pilkada 2015 dan soal persiapan gelar acara Sidang Tahunan MPR RI pada tanggal 14 Agustus 2015 nanti.

Hadir dalam rapat konsultasi tersebut Presiden RI dan Wapres, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Ketua DPR RI Setya Novanto, Ketua DPD RI Irman Gusman, Ketua BPK RI Harry Azhar Azis, Ketua MK Arief Hidayat, Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki, minus Ketua Mahkamah Agung.

Tepat pukul 10.00 WIB, Presiden RI Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla menerima dan menjamu para Ketua lembaga-lembaga negara dan rombongan di ruang utama Istana Bogor.

Pembicaraan berlangsung serius, terutama soal pemantapan jadwal sidang.

Sebelum bertemu dengan Presiden dan Wakil Presiden, Ketua MPR Zulkifli Hasan dan para Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid dan Oesman Sapta menggelar rapat gabungan, di salah satu ruang rapat Istana Bogor dengan para ketua fraksi MPR RI antara lain, Ketua Fraksi PDIP MPR Ahmad Basarah, Ketua Fraksi PKS MPR TB. Soenmandjaja, Ketua Fraksi Demokrat MPR Guntur Sasono, Ketua Fraksi Hanura MPR Syarifudin Sudding, Wakil Ketua Fraksi PKB, Sekretaris Fraksi PAN Ali Taher, dan Pimpinan Fraksi Golkar MPR Bambang W Atmanto.

Setelah hampir 6 jam berjalannya Rapat konsultasi, akhirnya disepakati Sidang Tahunan MPR RI sendiri, positif akan di selenggarakan di Ruang Rapat Paripurna atau gedung bulat, kompleks gedung MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, antara tanggal 14 Agustus 2015, dari pagi hari sampai sore.

"Telah disepakati pelaksanaan sidang tahunan hanya satu hari yakni pada tanggal 14 Agustus 2015 dari pagi, siang sampai sore. Agenda utamanya adalah laporan kinerja lembaga-lembaga negara melalui sidang tahunan MPR. Pembagiannya adalah pidato MPR RI pada pagi hari. Tapi nanti dalam pelaksanaannya yang pada awalnya delapan lembaga yang berpidato, nanti dicukupkan kepala negara saja sementara lembaga negara, yang lain hanya menyampaikan bahannya saja dan mendampingi kepala negara," ungkap Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, usai mengikuti Rapat Konsultasi dengan Presiden dan Wakil Presiden RI, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat. (der)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com