Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Ke Mana Saja Parpol Selama Ini? Masa Tidak Bisa Melahirkan Pemimpin?"

Kompas.com - 29/07/2015, 13:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Partai politik dinilai paling bertanggung jawab atas munculnya calon tunggal di sejumlah daerah dalam pilkada serentak 2015. Parpol dinilai gagal melahirkan seorang pemimpin.

"Partai politik ini seperti tidak serius berpartai. Ke mana saja mereka selama ini? Masa tidak bisa melahirkan pemimpin?" kata aktivis Lingkar Madani, Ray Rangkuti, dalam sebuah diskusi di Jakarta, Rabu (29/7/2015).

Padahal, lanjut Ray, melahirkan pemimpin adalah salah satu tugas dan fungsi utama dari partai politik (parpol). Seharusnya, parpol berlomba-lomba untuk mengusung calon yang disiapkannya sejak lama. Namun, parpol justru ramai-ramai mendukung calon petahana yang memiliki elektabilitas tinggi.

"Kan kasihan kadernya. Sudah disiapkan, masa tidak diusung karena takut kalah," ucap Ray.

Ray pun menyarankan Komisi Pemilihan Umum untuk tetap berpegang pada peraturan yang sudah mereka buat. Menurut dia, KPU sudah berbaik hati untuk memberikan tambahan waktu tiga hari bagi daerah yang memiliki calon tunggal. (Baca: Wapres: Ada Usul Pembatasan Maksimal Dukungan Parpol untuk Cegah Calon Tunggal)

Jika dalam waktu tiga hari itu memang tak ada parpol yang mendaftarkan calon lain, maka sudah selayaknya pilkada di daerah itu ditunda hingga 2017.

"Tidak ada ceritanya pilkada hanya diikuti satu pasangan calon. Di undang-undang juga mengatakan, harus ada dua pasang," ucap dia.

Menurut hasil rekapitulasi KPU pada Rabu ini, pendaftaran calon kepala daerah menunjukkan, ada 12 daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasang calon. KPU akan menambahkan waktu pendaftaran bagi daerah yang tidak memiliki lebih dari satu pasang calon. (Baca: Mendagri: Perppu Calon Tunggal Pilkada Tidak Diperlukan)

"KPU telah menghimpun data sebanyak 705 calon yang terdiri dari 650 calon kepala daerah laki-laki dan 55 kepala daerah perempuan. Namun, di sejumlah daerah ternyata hanya ada satu pasang calon," ujar Ketua KPU Husni Kamil Manik dalam konferensi pers di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Rabu ini.

Daerah-daerah yang hanya memiliki satu pasang calon antara lain Kabupaten Asahan, Sumatera Utara; Kabupaten Serang, Banten; Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat; dan Purbalingga, Jawa Tengah.

Wakil Ketua DPR Fadli Zon sebelumnya tak setuju jika partai politik disalahkan karena hanya ada calon tunggal di suatu daerah. Menurut dia, parpol memiliki perhitungan sendiri dalam mengusung calon bupati, wali kota, ataupun gubernur.

Parpol tidak mungkin mencalonkan pasangan lain jika ada satu calon yang memiliki dukungan yang kuat di suatu daerah. (Baca: Soal Calon Tunggal dalam Pilkada, Fadli Zon Tak Setuju Parpol Disalahkan)

"Kalau satu calon itu memang sudah kuat, sulit bagi parpol mengusung calon lain," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (27/7/2015).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com