Wapres: Ada Usul Pembatasan Maksimal Dukungan Parpol untuk Cegah Calon Tunggal

Sejauh ini, undang-undang baru mensyaratkan batas minimal dukungan 20 persen dan belum menetapkan syarat batas maksimal dukungan.

"Sekarang kan 20 persen minimal itu sudah ada, maksimumnya enggak ada, supaya jangan ada monopoli ambil semua partai kan, ini usul ya, ada usul maksimal 50 persen saja, jangan lebih," kata Wakil Presiden Jusuf Kalla, di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (28/7/2015).

Menurut Kalla, pembatasan ini bertujuan menekan adanya calon tunggal. Dengan membatasi syarat dukungan maksimal, diharapkan tidak ada monopoli koalisi partai yang mendukung satu pasangan calon.

Meski demikian, menurut dia, usulan ini tidak mungkin direalisasikan dalam pemilihan kepala daerah serentak tahun ini. Kemungkinan pemerintah akan mengajukan usulan ini sebagai peraturan baru dalam pilkada serentak gelombang berikutnya.

"Sudah ada menteri yang menyarankan itu dan lagi untuk berikutnya, tidak sekarang, karena waktu tidak ada lagi. Nanti lah itu akan dibahas solusinya," kata Kalla.

Mengenai solusi jangka pendek dalam mengatasi munculnya calon tunggal di sejumlah daerah, Kalla menyampaikan bahwa jalan yang ditempuh sedianya mengikuti peraturan undang-undang. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan, Komisi Pemilihan Umum daerah memperpanjang masa pendaftaran pasangan calon jika hanya terdapat satu pasangan yang mendaftar.

Jika sampai dengan berakhirnya perpanjangan masa pendaftaran tersebut tetap tidak ada yang mendaftar, maka daerah tersebut akan diikutsertakan pada pilkada gelombang berikutnya. Terkait persiapan pelaksanaan pilkada serentak gelombang pertama, KPU di 269 daerah sejak Minggu (26/7/2015) telah membuka pendaftaran calon kepala daerah.

Pendaftaran itu melalui usungan partai politik mau pun calon perseorangan. Pendaftaran dibuka selama tiga hari, hingga Selasa (28/7/2015) pukul 16.00 di masing-masing daerah. 

Pada hari pertama pendaftaran pasangan calon kepala daerah, KPU telah menerima berkas syarat pencalonan dari 236 pasangan calon yang 178 pasangan di antaranya merupakan calon independen, sedangkan sisanya merupakan pasangan calon dukungan partai politik. Pilkada serentak rencananya berlangsung di sembilan daerah provinsi, 224 kabupaten dan 36 kota.