Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bersama LPS, Polri Kejar Aset Bank Century Senilai 156 Juta Dollar AS di Swiss

Kompas.com - 28/07/2015, 19:14 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Direktur Tindak Pidana Ekonomi Khusus Bareskrim Polri Brigjen (Pol) Victor Edison Simanjuntak mengatakan, ia akan bertolak ke Swiss, Rabu (29/7/2015) besok. Keberangkatannya ke negara tersebut untuk kepentingan mengembalikan aset eks Bank Century yang masih ada di sana.  

"Ada aset milik Bank Century senilai 156 juta dollar AS. Kami ke sana untuk mengejar itu dan akan dikembalikan ke kas negara," ujar Victor di Mabes Polri, Selasa (28/7/2015).

Ia mengungkapkan, Polri bekerja sama dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dalam upaya pengejaran aset tersebut. Di Swiss, Polri akan berkoordinasi dengan pihak bank untuk menyampaikan bahwa ada sejumlah dana yang merupakan hasil dari tindak pidana pencucian uang. Harapannya, dana tersebut tidak dengan mudah dicairkan oleh pemiliknya.

Aset yang hendak dikembalikan ke negara adalah milik dua pemegang saham Bank Century, Hesyam Al Warraq dan Rafat Ali Risvi. Keduanya telah didakwa 15 tahun penjara dan denda Rp 15 miliar subsider enam bulan kurungan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atas kasus korupsi serta pencucian uang.

Selain penjara dan denda, keduanya diminta membayar uang pengganti sebesar Rp 3,1 triliun dan bersedia agar aset-aset mereka disita. Salah satunya berada di Swiss, yakni atas nama Telltop Holdings Ltd di Dresdner Bank (Swiss).

"Tentu, fokus utama kita mengembalikan uang ke kas negara," ujar Victor.

Selain mengejar aset Bank Century di Swiss, Polri juga akan mengejar aset senilai 5,6 juta dollar AS yang disimpan di salah satu bank di Hongkong.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com