Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 25/07/2015, 15:05 WIB

Telaah antropologi-sosial Benedict Anderson tentang pengaruh konsepsi kekuasaan dalam tradisi Jawa, meski terkesan simplistik, menolong kita melihat akar kemelut pemerintahan kita yang tidak efektif (Miriam Budiardjo, ed, Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan Wibawa, 44-127).

Sejatinya menyelenggarakan negara adalah bagaimana menggunakan kekuasaan dengan wajar dan efeknya adalah kesejahteraan rakyat meningkat. Namun, kita sibuk menghimpun dan mempertahankan kekuasaan. Indonesia kini tidak dapat keluar dari perangkap pertumbuhan dengan kesenjangan ekonomi yang terus melebar dan kualitas hidup sebagian besar rakyat menurun.

Berbasis konstitusi, presiden Indonesia memiliki kekuasaan besar. Kekuasaan itu diincar banyak pihak. Segala cara dipakai. termasuk ancaman untuk memperlemah dukungan bagi presiden. Dalam konteks inilah, presiden harus memberi contoh konkret seorang negarawan. Sebagai penyelenggara negara yang baik, ia harus meluruskan penyimpangan-penyimpangan praktik politik dan ekonomi sebagai warisan masa lalu.

Dilema presiden rakyat harus diakhiri dengan suatu kecakapan memimpin. Komunikasi politik dengan semua partai terus dibangun, sambil tetap menjaga jarak yang sama dengan semua kekuatan politik, sebab ia adalah presiden untuk semua partai. Sesuai dengan karakteristik gotong royong bangsa dan tiadanya tradisi oposisi kuat, semua kekuatan politik perlu berperan dalam pembangunan bangsa.

Apabila kabinet dirombak, hindari proses tebang pilih. Tidak boleh ada menteri yang tak tersentuh hanya karena kaitannya dengan partai. Perombakan pun seyogianya tuntas, bukan sesuatu yang rencananya akan dilakukan lagi. Perombakan kabinet berkali-kali dalam satu periode pemerintahan akan berarti presiden tak mampu memilih pembantu yang baik. Untuk soal ini, belajarlah dari Presiden Soeharto.

Yonky Karman, Pengajar di Sekolah Tinggi Teologi Jakarta

 

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 25 Juli 2015, di halaman 6 dengan judul "Dilema Presiden Rakyat".

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Survei Litbang 'Kompas': Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Survei Litbang "Kompas": Citra KPU-Bawaslu Menguat Seusai Pemilu 2024

Nasional
Survei Litbang “Kompas': Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Survei Litbang “Kompas": Citra Positif Lembaga Negara Meningkat, Modal Bagi Prabowo-Gibran

Nasional
Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Prabowo Ucapkan Selamat Ulang Tahun ke Jokowi, Unggah 3 Foto Bareng di Instagram

Nasional
Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Ingin Usung Kader Sendiri di Jakarta, PDI-P: Bisa Cagub atau Cawagub

Nasional
PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

PDI-P Siapkan Kadernya Jadi Cawagub Jabar Dampingi Ridwan Kamil

Nasional
6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

6 Jaksa Peneliti Periksa Berkas Pegi Setiawan

Nasional
Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Mendagri: Pj Kepala Daerah yang Maju Pilkada Harus Mundur dari ASN Maksimal 40 Hari Sebelum Pendaftaran

Nasional
Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi 'Online', Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Polri Punya Data Anggota Terlibat Judi "Online", Kompolnas: Harus Ditindak Tegas

Nasional
Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Golkar Sebut Elektabilitas Ridwan Kamil di Jakarta Merosot, Demokrat: Kami Hormati Golkar

Nasional
Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan 'Legacy' Baik Pemberantasan Korupsi

Ulang Tahun Terakhir sebagai Presiden, Jokowi Diharapkan Tinggalkan "Legacy" Baik Pemberantasan Korupsi

Nasional
Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Bansos untuk Korban Judi Online, Layakkah?

Nasional
Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Mendagri Minta Tak Ada Baliho Dukungan Pilkada Pj Kepala Daerah

Nasional
Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Gangguan Sistem Pusat Data Nasional, Pakar: Tidak Terjadi kalau Pemimpinnya Peduli

Nasional
Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Dari 3 Tahun Lalu, Pakar Prediksi Gangguan Sistem Bakal Menimpa PDN

Nasional
Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Dompet Dhuafa Distribusikan Sekitar 1.800 Doka di Jateng

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com