Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komnas HAM: Negara Harus Hadir Ciptakan Keharmonisan Antarumat Beragama

Kompas.com - 21/07/2015, 08:20 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com -
Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) Natalius Pigai mengatakan, negara harus hadir dalam upaya menciptakan keharmonisan antarumat beragama.

"Saya kira yang paling pertama dan utama adalah, kehadiran negara. Negara harus hadir," kata Natalius, seperti dikutip Antara, Senin (20/7/2015).

"Kehadiran negara itu bisa berupa instrumen hukum yang menjamin kebebasan beragama, artinya aturan yang tidak mengekang kebebasan beragama tetapi justru memberikan ruang untuk kebebasan beragama," lanjut dia.

Selain kehadiran negara dalam bentuk regulasi, Natalius juga menekankan pentingnya menegakkan keadilan dalam bersikap di antara para pemimpin bangsa.

"Contohnya begini, ketika ada gereja dibakar pemerintah serius memperhatikan, tetapi ketika masjid dibakar pemerintah diam, saya kira itu kan masalah. Atau sebaliknya, misalkan insiden yang terjadi di Kabupaten Tolikara, Papua, yang menyebabkan mushala terbakar seluruh negara memperhatikan, tetapi ketika ada rumah ibadah lain dilarang berkegiatan atau hingga dibakar negara tidak memperhatikan, itu akan menjadi masalah," papar Natalius.

Selain kehadiran negara dan keadilan bersikap, Natalius juga menyoroti peran penting Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam menghidupkan toleransi serta membentuk harmoni antarumat beragama.

Menurut dia, selama ini FKUB belum berjalan secara optimal. Hal ini terlihat dengan masih terjadinya pelarangan pembangunan rumah ibadah di sejumlah daerah di Indonesia.

"Lucunya, FKUB itu kan dikelola oleh wakil kepala daerah. Sementara biasanya untuk proyek pembangunan termasuk pembangunan rumah ibadah ditangani langsung oleh kepala daerah. Ketika anggaran jadi urusan kepala daerah, sementara urusan yang berkaitan dengan ketenteraman, kedamaian warga dan lain sebagainya justru menjadi urusan wakil kepala daerah," ujarnya.

Terkait peran masyarakat, ia yakin mayoritas memiliki cara pandang yang cukup moderat, toleran, dan menghargai sesama.

"Ikatan yang besar itu, memupuk toleransi antara yang satu dengan yang lain. Hanya saja yang menjadi persoalan adalah akan selalu ada orang-orang tertentu yang kerap menjadi motor pergerakan intoleransi, aktor intelektual. Semua konflik selalu ada aktor intelektual di dalamnya," kata Natalius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2929 Mulai Dibuka

Nasional
PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi 'Online'

PKK sampai Karang Taruna Dilibatkan Buat Perangi Judi "Online"

Nasional
4 Bandar Besar Judi 'Online' di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

4 Bandar Besar Judi "Online" di Dalam Negeri Sudah Terdeteksi

Nasional
[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

[POPULER NASIONAL] Pertemuan Presiden PKS dan Ketum Nasdem Sebelum Usung Sohibul | 3 Anak Yusril Jadi Petinggi PBB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com