Jonan: Tidak Ada Pembatasan Penjualan Tiket Kapal Laut, tetapi...

Kompas.com - 16/07/2015, 04:29 WIB
Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/7/2015) YOGA SUKMANAMenteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo dan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (11/7/2015)
EditorBayu Galih
BANJARMASIN, KOMPAS.com- Menteri Perhubungan Ignasius Jonan mengatakan, pihaknya tidak melakukan pembatasan penjualan tiket kapal laut tetapi hanya melakukan pembatasan penumpang berdasarkan kelaikan kapal laut. Menurut Jonan, Kemenhub tetap memberlakukan dispensasi atau penambahan jumlah penumpang sesuai dengan yang diajukan oleh perusahaan pelayaran.

Hanya saja, kata dia, pihaknya memperketat persyaratan pemberian dispensasi sesuai dengan kelaikan kapal yang mengajukan penambahan jumlah penumpang saat Lebaran.

Seperti kapal Pelni, menurut dia, daya tampungnya 500 orang, kemudian mengajukan penambahan menjadi 750 orang. Dalam menindaklanjuti pengajuan tersebut, Kemenhub akan melakukan uji materi, misalnya jumlah pelampung sesuai dengan jumlah penumpang atau tidak, spesifikasi mesin kapal sesuai untuk mengangkut penumpang sejumlah yang diajukan, dan persyaratan lainnya.

"Bila seluruh persyaratan tersebut telah sesuai dan bisa dipenuhi, maka izin dispensasi atau penambahan jumlah penumpang akan diberikan," kata Jonan, saat meninjau arus mudik di pelabuhan Trisakti Banjarmasin, Rabu (15/7/2015).

Namun, bila syaratnya tidak bisa dipenuhi, maka Kemenhub tidak akan memberikan izin dispensasi. Sebab, itu dianggap akan membahayakan penumpang.

Kalau tahun sebelumnya, kata dia, kapal yang seharusnya berkapasitas 500 orang bisa diisi hingga 2.000 orang. Kalau hal tersebut dibiarkan, ini akan membahayakan penumpang.

"Jadi intinya kita membatasi jumlah penumpang berdasarkan kelaikan kapal. Kalau memang kapal bisa memenuhi syarat untuk mengangkut jumlah penumpang sebagaimana yang diajukan, maka izin akan dikeluarkan," kata dia.

Arus mudik di pelabuhan Trisakti hingga H-2 Idul Fitri masih banyak yang belum terangkut, bahkan ratusan penumpang belum bisa mendapatkan tiket. Hal tersebut antara lain karena, adanya pengurangan jumlah penjualan tiket yang dilakukan oleh masing-masing perusahaan pelayaran.

Beberapa penumpang mengaku sudah lima hari menunggu di pelabuhan Trisakti, karena tidak mendapatkan tiket kapal yang akan dia tumpangi.

Mengatasi hal tersebut, rencanaya sebagian penumpang tersebut pada Rabu (15/7) malam akan diangkut dengan kapal perang milik angkatan laut KRI Teluk Hading yang berkapasitas antara 500-700 orang.

Baca tentang


Sumber Antara
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Formappi: DPR Sibuk Revisi UU, Bikin RUU Baru, padahal Saat Ini Indonesia Hiper Regulasi

Nasional
Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Pemerintah Siapkan Sistem Pendataan Digital untuk Kelompok Prioritas Vaksin Covid-19

Nasional
Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Beri Klarifikasi, Firli Sebut Baca Why Nations Fail pada 2012, Bukan 2002

Nasional
Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X