Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei: Kondisi Perekonomian Indonesia di Bawah Jokowi Dianggap Memburuk

Kompas.com - 09/07/2015, 19:47 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Hasil survei yang dilakukan Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menunjukkan, kondisi perekonomian Indonesia di bawah pemerintahan Presiden Joko Widodo memburuk. Penilaian ini dilakukan dengan membandingkannya dengan kondisi perekonomian tahun lalu.

Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan mengatakan, sebanyak 31,5 persen responden menyatakan bahwa kondisi ekonomi Indonesia saat ini lebih buruk dibanding tahun terakhir masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Jika dibandingkan dengan survei dalam periode yang sama, tahun lalu hanya 28,3 persen koresponden yang menyatakan bahwa kondisi ekonomi lebih buruk.

"Sejak dilantik sebagai Presiden pada Oktober 2014 hingga menjelang setahun, kondisi ekonomi nasional cenderung berubah dari positif menjadi negatif," kata Djayadi saat memaparkan hasil survei di Jakarta, Kamis (9/7/2015).

Sementara itu, hanya 22,4 persen koresponden yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian lebih baik. Persentase itu mengalami penurunan dari tahun sebelumnya yang mencapai 31,2 persen.

Djayadi menuturkan, turunnya penilaian masyarakat itu terjadi akibat kebijakan Presiden Jokowi di bidang ekonomi. Setelah dilantik, Jokowi memutuskan untuk mengurangi subsidi bahan bakar minyak (BBM). "Akibatnya, mereka harus membeli BBM lebih mahal. Kemudian, harga sembako juga lebih mahal, dan harga transportasi juga lebih mahal," ujarnya.

Kondisi tersebut, kata Djayadi, semakin buruk karena masyarakat kesulitan dalam memperoleh lapangan pekerjaan. "Kalau ekonomi, masyarakat langsung merasakannya," ujarnya.

Survei ini dilaksanakan pada 25 Mei-2 Juni 2015 terhadap 1.220 responden di 34 provinsi. Adapun metode yang digunakan multistage random sampling dengan tingkat margin of error 2,9 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com