Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua DPD: Pembangunan Daerah Jangan Andalkan Anggaran Pemerintah

Kompas.com - 07/07/2015, 04:45 WIB
BANDUNG, KOMPAS.com- Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI Irman Gusman mengatakan, pembangunan di daerah jangan terus mengandalkan sokongan dana atau anggaran dari pemerintah pusat ataupun daerah. Namun, pembangunan bisa melibatkan pihak swasta.

"Bagaimana kita ke depan tidak mengandalkan pembangunan berdasarkan APBN atau APBD semata. Caranya adalah dengan melibatkan pihak swasta dalam berbagai pembangunan. Jadi keuntungannya bisa dirasakan berbagai pihak, terutama oleh masyarakat," kata Irman Gusman usai Rapat Kerja Konsolidasi di Bandung, Senin (6/7/2015).

Ia menuturkan, sebuah pembangunan akan sulit berjalan cepat jika hanya mengandalkan peran serta pemerintah. Sebab, ada berbagai kendala yang dihadapi, terutama keterbatasan anggaran dan aturan.

Oleh karena itu, pihaknya akan mencari celah agar pembangunan bisa berjalan cepat tanpa mengandalkan pemerintah pusat ataupun daerah.

Sementara untuk pihak swasta, menurut dia, diberikan kesempatan untuk melakukan pembangunan. Meski begitu, pada akhirnya pemerintah yang memiliki andil karena melakukan pengembalian uang untuk pembangunan tersebut.

"Contohnya Bandung, kalau misalnya pendekatannya konvensional, mungkin lama. Tapi kalau pemerintahnya kreatif, inovatif, mungkin akan ada investor dari luar dengan jaminan yang dilakukan pemerintah kota nanti dibayar dengan cicilan segala macam. Maka Kota Bandung akan lebih cepat maju," kata Irman.

Dia mengatakan, pola pembangunan semacam itu dipandang cukup bagus. Sehingga kemajuan pembangunan di berbagai daerah akan semakin cepat.

"Namun hal itu tidak boleh melanggar aturan yang ada. Sehingga ini yang kita dukung. DPD akan mencoba menjembatani apa sih kebijakan yang diperlukan tanpa melanggar aturan, tapi kreativitas pemerintah daerah itu diberikan ruang seluas-luasnya," ujarnya.

Lebih lanjut ia mengatakan, ke depan pihaknya akan melakukan pertemuan dengan berbagai pihak untuk membahas hal itu.

"Jadi kami akan membahas bagaimana payung hukum terhadap pembiayaan swasta dalam pembangunan," ujar Irman.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi 'Online'

Penjelasan Habiburokhman soal Adanya Anggota DPR Main Judi "Online"

Nasional
Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Airlangga Sebut Kemenko Perekonomian Pindah ke IKN jika Kantornya Sudah Siap

Nasional
Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Jemaah Haji Sambut Gembira Saat Hujan Turun di Mekkah, di Tengah Peringatan Cuaca Panas

Nasional
PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

PPP Pastikan Agenda Muktamar untuk Pergantian Pemimpin Berlangsung Tahun 2025

Nasional
Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Jemaah Haji dengan Risiko Tinggi dan Lansia Diimbau Badal Lontar Jumrah

Nasional
Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Idul Adha, Puan Maharani: Tingkatkan Kepedulian dan Gotong Royong

Nasional
Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Timwas Haji DPR: Tenda Jemaah Haji Indonesia Tidak Sesuai Maktab, Banyak yang Terusir

Nasional
Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Sikap Golkar Ingin Ridwan Kamil Maju di Pilkada Jabar Ketimbang Jakarta Dinilai Realistis

Nasional
Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Masalah Haji Terus Berulang, Timwas Haji DPR Usulkan Penbentukan Pansus

Nasional
Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Cuaca Panas Ekstrem di Arab Saudi, Jemaah Haji Diimbau Tak Lontar Jumrah Sebelum Pukul 16.00

Nasional
Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Wapres Ma'ruf Dorong Kegiatan Kurban Terus Dijaga, Sebut Warga Non-Muslim Ikut Berkurban di Masjid Istiqlal

Nasional
Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Semarak Perayaan Idul Adha 1445 H, DPC PDIP di 38 Daerah Jatim Sembelih Hewan Kurban

Nasional
Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Pelindo Petikemas Salurkan 215 Hewan Kurban untuk Masyarakat

Nasional
Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Gus Muhaimin: Timwas Haji DPR Sampaikan Penyelenggaraan Haji 2024 Alami Berbagai Masalah

Nasional
DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

DPD PDI-P Usulkan Nama Anies di Pilkada Jakarta, Ganjar: Seandainya Tidak Cocok, Tak Usah Dipaksakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com