Kapolri: Hari Bhayangkara adalah Hari Kepolisian Nasional

Kompas.com - 01/07/2015, 20:54 WIB
Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, saat konferensi pers seusai mengikuti upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINKepala Polri Jenderal Badrodin Haiti, saat konferensi pers seusai mengikuti upacara HUT ke-69 Bhayangkara di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (1/7/2015).
|
EditorInggried Dwi Wedhaswary

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti menjelaskan, Hari Bhayangkara bukanlah hari lahir Kepolisian. Menurut dia, banyak yang tidak paham mengenai sejarah di balik peringatan Hari Bhayangkara.

"Perlu kami laporkan bahwa Hari Bhayangkara bukan hari lahir Kepolisian, tetapi hari Kepolisian Nasional yang ditandai keluarnya Peraturan Presiden Nomor  11 Tahun 1946, pada tanggal 1 juli 1946," ujar Badrodin, saat menyampaikan sambutan dalam acara syukuran Hari Bhayangkara di Halaman Mabes Polri, Jakarta, Rabu (1/7/2015).

Badrodin mengatakan, sebelum Perpres tersebut keluar, Kepolisian masih terdiri dari kepolisian daerah dan terpecah-pecah. Perpres tersebut kemudian mempersatukan Kepolisian secara nasional, dan berada langsung di bawah Presiden.

"Bahkan banyak polisi sendiri yang tidak tahu, kalau hari Bhayangkara itu hari Kepolisian Nasional," kata Badrodin.

Setelah menggelar upacara HUT ke-69 Bhayangkara, di Lapangan Mako Brimob Kelapa Dua, Depok, Polri menggelar acara syukuran dan buka puasa bersama di Mabes Polri, Jakarta. Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menghadiri acara syukuran tersebut.



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Agustus Ini, Dewan Pengawas KPK Gelar Sidang Etik

Nasional
Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Alasan Jokowi dan Menteri Lepas Masker saat Rapat Penanganan Covid-19

Nasional
Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Polri Sebut Sudah Ada 96 Orang dan 2 Perusahaan yang Ditetapkan Jadi Tersangka Karhutla

Nasional
Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Cerita KPU Prabumulih Saat Anggaran Baru Cair Sehari Sebelum Pencoblosan Pilkada 2018

Nasional
Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Bio Farma Dipastikan Produksi 250 Juta Vaksin Covid-19 Per Tahun

Nasional
Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Survei Akurat Poll: 67,2 Persen Responden Puas dengan Kinerja Presiden Jokowi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Dewan Pengawas KPK Tangani 14 Laporan Terkait Pelanggaran Etik

Nasional
Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Rp 36,4 Triliun Dana Desa Akan Dipakai untuk PKTD, Mendes: Bakal Serap 5,2 Juta Tenaga Kerja

Nasional
Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Kasus Covid-19 Naik, Satgas Wanti-wanti Masyarakat Jawa Tengah

Nasional
Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Melalui Telepon, Puan Bahas Kerja Sama Vaksin dengan Ketua Parlemen Turki

Nasional
Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Dalam Tiga Hari, Jatim Catat Kasus Positif dan Kematian akibat Covid-19 Tertinggi

Nasional
Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Dewan Pengawas KPK Telah Keluarkan 46 Izin Penyadapan

Nasional
PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

PDI-P Dukung Pilkada di Tengah Pandemi, Ini Alasannya...

Nasional
Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Menko PMK: 54 Persen Angkatan Kerja Indonesia Pernah Mengalami Stunting

Nasional
Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Ombudsman Minta Presiden Atur Sistem Penghasilan Tunggal bagi Komisaris BUMN yang Rangkap Jabatan

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X