KIH Beri Lampu Hijau untuk KMP

"Bagi saya tidak masalah kalau Presiden mau masukkan KMP ke kabinet, asal jangan ada dikotomi parpol-nonparpol di dalam reshuffle," kata Daniel, Selasa (30/6/2015).

Ia mengungkapkan, saat Presiden Jokowi menyusun kabinet, sejumlah kalangan mendorong agar 'menyingkirkan' kader parpol dari kabinet. Akan tetapi, menurut dia, kinerja mesin pemerintahan saat ini justru terpuruk pada sektor ekonomi yang para menterinya diisi oleh profesional.

Menurut Daniel, pertumbuhan ekonomi Indonesia saat ini menurun, nilai tukar rupiah terhadap dollar yang anjlok, inflasi dan harga kebutuhan pokok yang melambung tinggi, berimbas pada kesejahteraan masyarakat.

"Saat ini keterpurukan justru berasal dari menteri-menteri non parpol yang terbukti tidak memberikan kontribusi mewujudkan nawacita dan janji presiden," ujarnya.

Nasdem juga tak masalah

Sementara itu, Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, Patrice Rio Capella mengatakan, hingga kini Presiden Jokowi belum mengajak partai pengusungnya membahas wacana memasukkan KMP ke dalam kabinet. Bagi Nasdem, hal itu tak menjadi masalah.

"Bagi kami partai penyokong tidak ada persoalan kalau memang Presiden akan mengajak partai lain di luar KIH untuk bergabung dalam pemerintahan," ujar Rio.

Presiden, kata dia, perlu mengajak orang-orang yang memang memiliki keinginan bersama untuk membangun bangsa dan negara. Ia juga setuju agar Presiden tidak mendikotomikan parpol dan nonparpol apabila berencana merombak kabinet.

"Kalau dia punya kapasitas dari parpol, menurut saya enggak ada masalah. Dengan begitu kan ada kegotongroyongan. Kan negeri ini negeri kita sama-sama juga," ujarnya.

Sementara itu, Juru Bicara Fraksi PPP Arsul Sani menyatakan, semakin banyak kekuatan politik yang mendukung pemerintahan akan semakin bagus. Keputusan sepenuhnya diserahkan kepada Jokowi.

"Misalnya Jokowi memberi jatah kepada parpol, tapi parpol ingin menunjuk profesional itu kan bisa juga," kata dia.

Penghinaan Presiden

Terkait penghinaan terhadap Jokowi, politisi senior PDI Perjuangan, Pramono Anung mengaku telah mendengarkan rekaman percakapan itu sejak tiga minggu lalu. Menurut dia, penghinaan terhadap Presiden tersebut disampaikan di dalam komunitas terbatas.

"Bicara beberapa aspek dan ketika Beliau (Jokowi) mendengar terkejut," kata Pramono.

Ia mengatakan, apa yang disampaikan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo akan menjadi catatan bagi Presiden dalam mengambil keputusan. Presiden juga memiliki wewenang menertibkan para menteri yang memiliki pola pikir berbeda dengannya.

Sekretaris Jenderal DPP PKB Abdul Kadir Karding menilai, Presiden harus mengambil langkah bijak dalam menyikapi setiap informasi yang diterima. Terlebih, untuk isu-isu sensitif seperti itu, menurut dia, perlu ada klarifikasi kepada pihak yang dimaksud.

"Loyalitas itu penting dalam sebuah organisasi, apalagi negara. Sistem kita presidensil, loyalitas harus tunggal," katanya.

Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo mengungkapkan sinyalemen ketidakkompakan di internal Kabinet Kerja, khususnya di antara para menteri. Menurut dia, ada yang mengecilkan Presiden Joko Widodo dan tidak berterima kasih telah diberikan jabatan.

"(Ada) orang yang suka mengecilkan Presiden-nya dari belakang layar, tidak berterima kasih sudah diberi jabatan sebagai pembantu raja (Presiden)," kata Tjahjo, melalui pesan singkat, seperti dikutip dari Antara, Minggu (28/6/2015) malam.

Tjahjo mengaku mengantongi nama siapa saja menteri yang bertentangan dengan Presiden Joko Widodo. Namun, dia enggan menyebutkan lebih lanjut nama-nama tersebut. Dia memperingatkan para menteri Kabinet Kerja untuk menanggalkan kemasan partai dan golongan profesionalnya dan lebih fokus pada program kerja pemerintah.