Menurut Basarah, sebagai partai pendukung pemerintah, PDI-P tentu menyampaikan saran-saran kepada Presiden Jokowi. Basarah juga berpendapat bahwa Presiden perlu melakukan perombakan kabinet, terutama merombak tim ekonominya yang sekarang.
Basarah menilai tim ekonomi Jokowi-Kalla belum mampu menerjemahkan visi dan misi besar Presiden. Dalam tujuh bulan memerintah, tim ekonomi Jokowi-JK dinilai belum mampu membawa perbaikan bagi perekonomian nasional.
"PDI-P merasa cita-cita yang diusung PDI-P melalui Jokowi-JK tidak didukung kapasitas menteri yang memadai karenanya berdasarkan evaluasi lapangan ini. Kami nilai menteri-menteri belum bisa menerjemahkan visi besar dan misi besar presiden, maka muncul gagasan reshuffle sebagai sebuah kebutuhan jawab agar pemerintahan ini berjalan efektif," tutur dia.
Kendati demikian, ia menegaskan bahwa pergantian menteri kabinet merupakan hak prerogatif Jokowi sebagai Presiden. Presiden dinilainya berhak mengganti menterinya dengan sejumlah alasan seperti ketika menteri tersebut mengundurkan diri, terlibat kasus hukum, rangkap jabatan, atau alasan lainnya yang mendasari kebutuhan pergantian menteri.
Jika ingin melakukan perombakan kabinet, Basarah menyarankan Jokowi agar mempertimbangkan untuk menambah dukungan politik di parlemen dengan mengangkat menteri dari partai yang belum tergabung dalam koalisi pemerintah.
Terkini Lainnya
Terpopuler
Now Trending
