Samad Bantah Salah Gunakan Wewenang sebagai Pimpinan KPK

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad membenarkan pertemuan dirinya dengan Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto dan Joko Widodo pada 2014 lalu. Namun, dia menampik pertemuan dengan keduanya disebut penyalahgunaan wewenang sebagai Ketua KPK.

Ia menegaskan, tidak ada agenda politik yang melatarbelakangi pertemuannya dengan Jokowi. Pertemuan tersebut terbuka lantaran diliput wartawan.

"Kalian wartawan kan hadir semua di sana. Jadi, itu bukan pertemuan tertutup. Saya ingat betul, wartawan main-main ke saya. Saya diminta duduk berdampingan dengan Pak Jokowi. Jadi, tidak ada masalahlah soal itu," ujar Samad seusai diperiksa penyidik Bareskrim Polri di Jakarta, Rabu (24/6/2015).

Sementara itu, pertemuan Samad dengan Hasto di Apartemen the Capital Residences, kawasan SCBD, diakuinya juga bukan terkait barter perkara atau agenda politik menjelang Pemilu Presiden 2014. Samad menyebut, pertemuan itu ialah untuk menerima laporan Hasto soal kejanggalan Pilkada Bali.

Kuasa hukum Samad, Saor Siagian, menambahkan, Ketua sementara KPK Taufiqurrachman Ruki telah mengeluarkan surat ke pimpinan Polri untuk menghentikan penanganan perkara Samad. Menurut Saor, kalaupun ada pelanggaran yang dilakukan Samad, hal itu bukan tindak pidana.

"Ini soal ranah etika. Itu kan ada suratnya yang ditandatangani pemimpin KPK saat ini," ujar Saor.

Namun, Saor menegaskan bahwa kliennya akan tetap mematuhi proses hukum di Polri. Memenuhi panggilan penyidik hari ini, lanjut Saor, merupakan salah satu indikator bahwa pihak Samad sangat menghormati hukum. (Baca: Abraham Samad: Luar Biasa, Ini Pemeriksaan Paling Profesional dan Manusiawi)

Dalam salinan surat panggilan penyidik, Samad disangka secara langsung atau tidak langsung berhubungan dengan pihak yang mempunyai hubungannya dengan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK pada Maret dan April 2014 di Apartemen the Capital Residences kawasan SCBD Jakarta Pusat dan di salah satu tempat di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Perkara yang menimpa Samad berawal dari laporan Direktur Eksekutif KPK Watch Yusuf Sahide pada awal 2015. (Baca: Hasto Akui Pertemuan Abraham dengan Para Petinggi Parpol Bahas Cawapres)

Laporan itu didasarkan dari pernyataan Hasto Kristiyanto yang mengatakan Samad melakukan lobi politik ke dirinya agar bisa mendampingi Joko Widodo sebagai calon wakil presiden dalam Pemilu 2014. (Baca: Saksi Sebut Abraham Inisiator Pertemuan dengan Hasto)