Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan KPK dari Polri dan Kejaksaan Dikhawatirkan Hambat Pemberantasan Mafia Hukum

Kompas.com - 24/06/2015, 08:47 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Advokasi Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM) Oce Madril mengatakan, pimpinan KPK sebaiknya tidak berasal dari lembaga penegak hukum seperti Kepolisian RI dan Kejaksaan Agung. Ia menyatakan kekhawatiran KPK akan sulit memberantas mafia hukum yang berada di lembaga penegak hukum lainnya.

"Kalau mereka (anggota Polri dan Kejaksaan) masuk jadi pimpinan KPK, ada kecendrungan stagnan dalam konteks pemberantasan mafia hukum," ujar Oce kepada Kompas.com, Selasa (23/6/2015).

Menurut Oce, keberadaan anggota Polri dan Kejaksaan di level pimpinan KPK berpotensi mengurangi independensi KPK karena ada kekhawatiran akan mudah diintervensi, saat ada penanganan kasus yang melibatkan institusi asalnya. Secara historis, kata dia, pembentukan KPK karena Polri dan Kejaksaan belum efektif dalam memberantas korupsi. Aturan dan undang-undang juga tidak ada yang mengharuskan pimpinan KPK memiliki keterwakilan dari lembaga penegak hukum lainnya.

"Kita tahu beberapa kasus besar berhubungan dengan lembaga penegak hukum. Ada kecendrungan mereka mudah diintervensi," kata Oce.

Sebelumnya, sejumlah perwira polisi mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Mereka adalah Deputi Bidang Koordinasi dan Keamanan Nasional di Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Irjen Syahrul Mamma, Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende, pengajar di Sekolah Staf dan Pimpinan Polri (Sespimti) Brigjen Pol Basaria Panjaitan, Wakil Kepala Korps Lalu Lintas Polri Brigjen Pol Samuel Budiono, dan Asisten Sarana dan Prasarana Kepala Polri Brigjen Pol Tubagus Anis Angkawijaya.

Jaksa Agung HM Prasetyo juga telah memberikan rekomendasi lima jaksa untuk mendaftarkan diri menjadi calon pimpinan KPK. Mereka adalah Paulus Joko Subagyo, yang menjabat sebagai Sekeretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Agung;  Jasman Panjaitan, Sekretaris Jaksa Agung Muda Pengawasan merangkap Pelaksana tugas Jaksa Agung Muda Pengawasan; Sri Harijati, Direktur Perdata di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Agung; Suhardi, Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, dan Mohammad Rum, yang saat ini menjabat sebagai Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Papua.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Jokowi Ungkap Alasan Pemerintah Pusat Selalu Cawe-cawe Untuk Perbaikan Jalan Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com