Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Penjelasan Yusril soal Tender PLN yang Libatkan Dahlan dan TPPI

Kompas.com - 22/06/2015, 11:09 WIB
Abba Gabrillin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Yusril Ihza Mahendra, kuasa hukum mantan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN), Dahlan Iskan, menjelaskan mengenai pelaksanaan tender pengadaan bahan bakar solar di PLN pada 2010 yang melibatkan PT Trans-Pacific Petrochemical Indotama (PT TPPI).

Yusril menjelaskan, berdasarkan keterangan Dahlan, pada tahun 2010, PLN memang membutuhkan 9 juta ton bahan bakar minyak (BBM). Saat itu, PLN membeli BBM tersebut secara langsung ke Pertamina dengan harga yang faktanya lebih mahal dari harga pasaran.

"PLN telah berulang kali minta Pertamina untuk menyesuaikan harga jual tersebut, tetapi tidak pernah ditanggapi," ujar Yusril melalui pesan singkat yang diterima Kompas.com, Senin (22/6/2015).

Kemudian, pada tahun tersebut, PLN berinisiatif untuk membuka tender pengadaan BBM di daerah-daerah. PLN tidak menggunakan Jetty (gudang BBM) milik Pertamina. Daerah-daerah tersebut adalah Medan, Semarang, dan Jakarta. (Baca: Jadi Tersangka, Dahlan Iskan Dicegah ke Luar Negeri)

Adapun jumlah yang dilakukan tender saat itu sebanyak 2 juta ton, dibagi-bagi ke dalam lima tender pengadaan. Sementara itu, sebanyak 7 juta ton tetap dibeli langsung tanpa tender ke Pertamina.

Yusril mengatakan, tender tersebut terbuka untuk produsen BBM di dalam dan luar negeri. Syaratnya, jika tender dimenangkan asing, harga terendah yang dimenangkan oleh pihak asing tersebut harus ditawarkan kepada produsen dalam negeri, apakah mereka berminat dan sanggup menyuplai dengan harga tersebut.

Dalam proses tender, ternyata Pertamina juga ikut dan memenangkan satu tender dengan harga penawaran yang lebih rendah dari harga jual Pertamina kepada PLN selama ini. (Baca: Diperiksa Delapan Jam, Dahlan Iskan Irit Bicara)

Sementara itu, empat tender lainnya dimenangkan oleh Shell. Karena Shell adalah produsen asing, empat tender yang dimenangkannya ditawarkan lebih dulu kepada produsen lokal, yaitu Pertamina dan TPPI, sebuah perusahaan dalam negeri yang 70 persen sahamnya dikuasai Pemerintah RI.

"Empat tender yang dimenangkan Shell tersebut akhirnya dua diambil Pertamina dan dua diambil TPPI. Dengan demikian, ada dua jenis harga yang berbeda dalam pembelian BBM oleh PLN ke Pertamina, yaitu antara pembelian langsung dan pembelian melalui tender," kata Yusril.

Menurut dia, Dahlan menganggap pengadaan melalui tender ini menguntungkan PLN, dalam arti mampu menghemat pengeluaran dibanding dengan cara konvensional yang lebih mahal. (Baca: Dahlan Tahu Belakangan Ada Tanah Fiktif Saat Pengadaan Gardu Induk)

Yusril mengatakan, hingga saat ini, Dahlan belum juga mengetahui di mana unsur dugaan adanya korupsi pengadaan BBM atau high spees diesel (HSD) di PLN pada 2010 tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com