Komnas HAM Akan Surati DPR soal Rekam Jejak Sutiyoso

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Natalius Pigai mengatakan, Komnas HAM akan menyurati Komisi I DPR RI terkait rekam jejak Letjen (Purn) Sutiyoso dalam sejumlah kasus pelanggaran HAM. Komnas HAM memiliki sejumlah catatan yang akan disampaikan langsung secara tertutup jika diminta oleh Komisi I.

"Akan sampaikan secara langsung ke Komisi I, kalau diminta. Tapi diminta atau tidak, kami akan tetap sampaikan," ujar Natalius dalam diskusi di Jakarta, Minggu (21/6/2015).

Tak hanya kepada Komisi I, Komnas HAM juga akan menyerahkan sejumlah catatan dan rekam jejak Sutiyoso kepada Presiden Joko Widodo. Pigai enggan menyampaikannya secara terbuka dengan dalih menjaga kerahasiaan data Komnas HAM.

"Persoalan kasus Kudatuli (Kerusuhan 27 Juli 1998) dan track record dia tidak mungkin saya sampaikan terbuka. Kami akan sampaikan langsung catatan penting dari Komnas HAM," kata Pigai.

Ia mengatakan, catatan tersebut diberikan untuk mempertahankan Indonesia sebagai negara demokrasi yang bebas dari intervensi. Menurut dia, banyak pihak yang menyatakan Sutiyoso memiliki beban masa lalu dalam kasus HAM.

"Sutiyoso diduga banyak orang punya catatan kelam. Adanya indikasi negara pada kejahatan sipil," ujar dia.

Ia mengatakan, pencalonan Sutiyoso sebagai Kepala BIN melanggengkan tradisi masuknya tokoh militer atau eks pejabat militer dalam area sipil. Menurut dia, masyarakat perlu mewaspadai agar kekuatan militer tidak merasuk dalam lembaga-lembaga sipil. "Sutiyoso (jika dilantik) sebagai Kepala BIN harus memutus mata rantai itu," kata Pigai.

Jokowi sudah mengusulkan nama Sutiyoso ke DPR RI untuk menggantikan Marciano Norman sebagai Kepala BIN. Jokowi mengaku sudah memperhatikan banyak hal, baik rekam jejak maupun kompetensi Sutiyoso, sebelum mengambil keputusan.

Sutiyoso mengaku siap jika dipercaya karena merasa memiliki kemampuan di bidang intelijen.