Pemberdayaan Masyarakat untuk Kedaulatan Pangan Indonesia

Sebagai negara dengan tanah pertanian yang luas, Indonesia menyimpan potensi kekayaan sumber daya melimpah. Namun sayangnya, potensi sumber pangan itu belum diolah dan dikembangkan dengan maksimal.

Untuk beberapa bahan pangan seperti gandum, kedelai, buah, dan bahkan pakan ternak, Indonesia masih mengandalkan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan pangan masyarakat.

"Jangan sampai potensi sumber daya besar yang dimiliki Indonesia menjadi tidak berdaya karena tidak dimanfaatkan dengan optimal," ujar Ketua MPR RI Zulkifli Hasan saat ditemui di Islamic Centre Kampus 4 Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta pada Rabu (10/6/2015).

Seperti yang terjadi di wilayah Gunungkidul Yogyakarta, bahan pangan singkong belum diolah secara maksimal. Selama ini petani setempat hanya mengolah singkong menjadi gaplek saja. Melihat kondisi di lapangan tersebut, Majelis Pemberdayaan Masyarakat Pimpinan Wilayah D.I. Yogyakarta (MPM PWM DIY) mengkaji pemberdayaan masyarakat dalam mencari solusi persoalan pangan yang kerap dialami Indonesia.

MPM PWM DIY bekerjasama dengan Pemda Gunungkidul, LPM Universitas Ahmad Dahlan dan Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Yogyakarta menggelar seminar nasional bertema "Kedaulatan Pangan Untuk Kemandirian Bangsa dari Yogya untuk Indonesia”.

Ketua MPR RI Zulkifli Hasan yang hadir sebagai keynote speech dalam acara seminar nasional ini mengungkapkan, "Jika ingin meningkatkan produksi pangan lokal, perlu juga dilakukan perluasan lahan pertanian. Serta didukung dengan sistem pengairan yang benar. Tak lupa juga pengadaan bibit unggul dan pupuk yang dapat meningkatkan produksi."

Untuk mencapai itu semua, memang membutuhkan waktu jangka panjang, tidak bisa jangka pendek. Jika semua hal tersebut sudah dilakukan, perlu juga dilakukan pemberdayaan masyarakat dengan menciptakan pangan alternatif selain beras.

Seperti misalnya dari bahan pangan singkong yang kemudian dikembangkan menjadi tepung singkong atau mocaf (modified cassava flour). Dengan tepung singkong ini, UMKM pengguna mocaf bisa mengurangi biaya produksi karena harganya yang lebih murah dari tepung terigu. Program pemberdayaan masyarakat ini tentunya diharapkan dapat memberikan manfaat baik bagi petani singkong di Gunungkidul dan UMKM sektor makanan olahan di Yogya.

Untuk semakin menggerakan semangat pemberdayaan masyarakat lokal, juga dilakukan penandatanganan Deklarasi Bersama Kedaulatan Pangan dari Yogya untuk Indonesia oleh Ketua MPR RI Zulkifli Hasan, Bupati Gunungkidul Hj. Bandingah S.Sos, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah DIY dr H. Agus Taufiqurrahman, Sps, M.Kes, dan Rektor Universitas Ahmad Dahlan Dr. H. Kasiyarno , M.Hum.

Semoga saja, momen ini bisa mewujudkan gerakan bersama membangun kedaulatan pangan dan kemandirian bangsa dari Yogya untuk tanah Indonesia.