Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Bantah Disebut Menolak Lapor Harta Kekayaan

Kompas.com - 02/06/2015, 14:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso membantah jia dia disebut menolak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi merasa pernyataannya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), telah diputarbalikan oleh media.

"Saya tidak pernah katakan saya tidak akan mengisi LHKPN, kan sudah dari awal, tetapi kenapa sebutnya demikian? Kemarin saya ditanya oleh beberapa teman media, dan saya tahu media itu, ternyata suara saya dibalik. Terus terang saja ini bukti fitnah buat saya," ujar Budi saat ditemui seusai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Budi mengatakan, perihal LHKPN, beberapa media telah digunakan oleh kepentingan suatu kelompok yang dengan sengaja ingin menjatuhkan dirinya dari jabatan Kepala Bareskrim.

Hal itu lantaran saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. [Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK]

Meski demikian, ia menyatakan tidak akan mempermasalahkan mengenai pemberitaan yang menyebut bahwa ia tidak akan melapor harta kekayaan. Menurut Budi, adalah hal yang wajar jika banyak pihak yang tidak senang terhadap dia.

"Tetapi ya sudahlah, saya tidak boleh emosional, inilah bukti memang ada yang ingin membalikkan untuk menjatuhkan saya. Apalagi Bareskrim ini khususnya sedang tangani kasus besar," kata Budi.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak pihak yang mengkritik sikap Budi Waseso, karena sikapnya yang dianggap melanggar aturan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan disebutkan bahwa Budi menolak untuk melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK.

Budi meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya. Ia membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana. Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dia yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Bersikeras Usung Ridwan Kamil di Jawa Barat, Golkar: Di Jakarta Surveinya Justru Nomor 3

Nasional
Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Soal Tawaran Masuk Kabinet Prabowo-Gibran, Sandiaga: Lebih Berhak Pihak yang Berkeringat

Nasional
PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

PPP Tak Lolos Parlemen, Sandiaga: Saya Sudah Dievaluasi

Nasional
Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Respons Menko PMK, Komisi VIII DPR: Memberi Bansos Tidak Hentikan Kebiasaan Berjudi

Nasional
Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Eks Penyidik Sebut KPK Tak Mungkin Asal-asalan Sita HP Hasto PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com