Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Budi Waseso Bantah Disebut Menolak Lapor Harta Kekayaan

Kompas.com - 02/06/2015, 14:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri Komisaris Jenderal Budi Waseso membantah jia dia disebut menolak melaporkan harta kekayaan ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Budi merasa pernyataannya soal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), telah diputarbalikan oleh media.

"Saya tidak pernah katakan saya tidak akan mengisi LHKPN, kan sudah dari awal, tetapi kenapa sebutnya demikian? Kemarin saya ditanya oleh beberapa teman media, dan saya tahu media itu, ternyata suara saya dibalik. Terus terang saja ini bukti fitnah buat saya," ujar Budi saat ditemui seusai peresmian Prakarsa Anak Bhayangkari di Graha Purna Wira, Jakarta, Selasa (2/6/2015).

Budi mengatakan, perihal LHKPN, beberapa media telah digunakan oleh kepentingan suatu kelompok yang dengan sengaja ingin menjatuhkan dirinya dari jabatan Kepala Bareskrim.

Hal itu lantaran saat ini Bareskrim Polri tengah menangani kasus-kasus besar yang melibatkan pejabat tinggi. [Baca: Budi Waseso Tak Mau Laporkan Harta Kekayaannya ke KPK]

Meski demikian, ia menyatakan tidak akan mempermasalahkan mengenai pemberitaan yang menyebut bahwa ia tidak akan melapor harta kekayaan. Menurut Budi, adalah hal yang wajar jika banyak pihak yang tidak senang terhadap dia.

"Tetapi ya sudahlah, saya tidak boleh emosional, inilah bukti memang ada yang ingin membalikkan untuk menjatuhkan saya. Apalagi Bareskrim ini khususnya sedang tangani kasus besar," kata Budi.

Dalam beberapa waktu terakhir banyak pihak yang mengkritik sikap Budi Waseso, karena sikapnya yang dianggap melanggar aturan.

Sebelumnya, dalam pemberitaan disebutkan bahwa Budi menolak untuk melaporkan laporan harta kekayaan pejabat negara (LHKPN) ke KPK.

Budi meminta KPK untuk menelusuri sendiri harta kekayaannya. Ia membantah jika sikapnya itu bentuk ketidaktaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Dia beralasan, tidak melaporkan LHKPN bukanlah tindak pidana. Budi merasa akan lebih obyektif jika KPK yang menelusuri harta kekayaannya dibanding dia yang membuat laporan. Ia tidak mau LHKPN yang dilaporkannya malah memunculkan persoalan pada kemudian hari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Saksi Ungkap Perubahan Konstruksi Tol MBZ dari Beton Jadi Baja untuk Bantu Industri Baja Nasional

Nasional
Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Pendidikan dan Penguatan Demokrasi

Nasional
Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Divonis 9 Tahun Penjara di Kasus LNG, Karen Agustiawan Banding

Nasional
Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Jokowi Kunker ke Kalimantan Tengah untuk Cek Bantuan Pompa Air

Nasional
Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Saat Kominfo Mengaku Tak Takut terhadap Peretas PDN yang Minta Rp 131 Miliar, Klaim Pegawainya Kerja 24 Jam

Nasional
Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Gerindra: Prabowo Tak Berhalangan untuk Menemui Lawan Politik

Nasional
Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Komisi I DPR Panggil Menkominfo dan BSSN Besok, Tuntut Penjelasan soal PDN Diserang

Nasional
Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Satgas Pemberantasan Judi Online Tak Langsung Sasar Bandar, Prioritaskan Pencegahan

Nasional
Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Pendaftaran Capim dan Dewas KPK 2024-2029 Mulai Dibuka

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com