Kasus Alkes, KPK Panggil Pejabat RSUD Banten hingga Asisten Rumah Tangga Atut

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi memeriksa sejumlah pejabat RSUD Banten sebagai saksi dalam kasus dugaan pemerasan pengadaan alat kesehatan di Banten.

Wakil Direktur Pelayanan RSUD Provinsi Banten Ajat Drajat Ahmad Putra dan Kepala Bidang Pelayanan RSUD Provinsi Banten Jana Sunawati akan diperiksa sebagai saksi bagi Gubernur nonaktif Banten Atut Chosiyah.

"Dalam penyidikan kasus alkes Banten, KPK memeriksa sejumlah saksi bagi RAC (Ratu Atut Chosiyah)," ujar Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha di Jakarta, Jumat (29/5/2015).

Selain memeriksa pejabat RSUD Provinasi Banten, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan bagi asisten rumah tangga Atut bernama Eneng Sumiyati dan Esih, serta supir bernama Rafei.

Beberapa orang dekat Atut juga dipanggil sebagai saksi, yaitu mantan ajudan atut bernama Riza Martina, sekretaris pribadi Atut bernama Alinda Agustine Quintasari, dan staf pribadi Atut bernama Siti Halimah.

Jumat pagi, Siti dibawa ke Gedung KPK menggunakan mobil tahanan. (baca: Staf Pribadi Atut Dibawa dengan Mobil Tahanan ke KPK)

Hari ini, KPK juga memanggil mantan Kepala Dinas Kesehatan Pemerintah Provinsi Banten Djaja Budi Suharja dan PNS pada Dinas Kesehatan Bidang Pelayanan dan Kesehatan Provinsi Banten untuk diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.

Terkait proyek alkes Banten, Atut diduga menerima pemberian hadiah dan melakukan pemerasan.

Wakil Ketua KPK Zulkarnain sebelumnya mengatakan bahwa pengadaan alkes di Banten tidak seusai prosedur dan diduga ada penggelembungan harga perkiraan sementara (HPS).

Untuk pengadaan alkes di tingkat provinsi, pengguna anggaran seharusnya kepala dinas kesehatan. Namun, Atut justru mendelegasikannya ke jajaran di bawah kepala dinas. Zulkarnain juga membenarkan ada dugaan aliran dana ke Atut.

Menurut dia, aliran dana itu adalah timbal balik yang diterima Atut dari proses pengadaan yang tak sesuai prosedur itu.

Selain kasus alkes Banten, Atut terjerat kasus dugaan suap sengketa pilkada Lebak. Dia divonis empat tahun penjara dan dinyatakan terbukti bersama-sama menyuap Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi terkait sengketa pilkada MK.