Kompas.com - 28/05/2015, 15:45 WIB
Terdakwa kasus suap jual beli gas alam Bangkalan Fuad Amin bersiap menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015). JPU meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi terdakwa karena surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. TRIBUNNEWS/HERUDINTerdakwa kasus suap jual beli gas alam Bangkalan Fuad Amin bersiap menjalani sidang dengan agenda tanggapan jaksa penuntut umum (JPU) atas eksepsi tim penasihat hukum terdakwa di Pengadilan Tipikor, Jakarta Selatan, Kamis (21/5/2015). JPU meminta Majelis Hakim untuk menolak eksepsi terdakwa karena surat dakwaan telah disusun sesuai ketentuan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
|
EditorLaksono Hari Wiwoho


JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur PT Media Karya Sentosa Antonius Bambang Djatmiko mengaku bahwa perusahaannya masih mengalirkan dana kepada mantan Bupati Bangkalan, Fuad Amin Imron, meski Fuad telah berganti jabatan. Selama menjabat sebagai bupati, Fuad menerima fee bulanan dari kerja sama PT MKS dengan PD Sumber Daya dalam penyaluran gas alam di Bangkalan.

Bambang mengatakan, pemberian uang tetap dilakukan karena Fuad telah berjasa mempertemukan PT MKS dengan PD Sumber Daya. "Salah satunya beliau berjasa. Memberikan fee karena ada jasa dari bupati," ujar Bambang saat bersaksi dalam sidang perkara Fuad di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Dalam kesaksiannya, Bambang mengatakan bahwa PT MKS telah memberi uang kepada Fuad sejak Juni 2009. Setiap bulan, Fuad menerima uang sebanyak Rp 50 juta, lalu naik menjadi Rp 200 juta per bulan, dan bertambah lagi menjadi Rp 700 juta. Bambang menuturkan, kenaikan tersebut atas permintaan Fuad. "Atas permintaan (Fuad) supaya dinaikkan," ujar dia.

Setelah tidak lagi menjadi Bupati Bangkalan, Fuad menerima lagi jatah bulanan dari Bambang sebesar Rp 700 juta pada Oktober 2014. Pada bulan berikutnya, PT MKS terlambat menyerahkan uang kepada Fuad sehingga baru sempat diberikan pada awal Desember 2015. Namun, saat transaksi dilakukan, mereka ditangkap tangan oleh petugas Komisi Pemberantasan Korupsi.

Selain memberi fee kepada Fuad, Bambang mengaku bahwa PT MKS juga memberi uang bulanan kepada PD Sumber Daya sebagai mitra penyalur gas bumi di Bangkalan. Uang tersebut diberikan karena PD Sumber Daya merupakan badan usaha milik daerah yang mendukung PT MKS selaku perusahaan swasta untuk bekerja sama dengan Kodeco Energy. Namun, meski pipa penyalur gas tak kunjung dibangun, PT MKS tetap harus membayar fee tesebut.

"Di perjanjian itu ada, kalaupun gas itu tidak mengalir ke Gili Timur, kita tetap memberikan," kata Bambang.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Waketum Golkar Sebut Kader Terjerat Korupsi Belum Terbukti Bersalah, Hormati Proses Hukum

Nasional
Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Jokowi: Kondisi Dunia Saat Ini Penuh Ketidakpastian, Kita Harus Siaga

Nasional
Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Empat Kader Golkar Terjerat Kasus Korupsi, Waketum: Tak Ada Kaitan dengan Partai

Nasional
Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Jokowi Minta Daerah Hasilkan Produk Perdagangan Unggulan Masing-masing

Nasional
Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Menurut OJK, Ini Ciri-ciri Pinjaman Online Ilegal

Nasional
Pemerintah Susun 'Road Map' Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Pemerintah Susun "Road Map" Perubahan Status Pandemi Covid-19 Jadi Endemi

Nasional
Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Airlangga: Untuk Pemilihan Presiden, Kita Harus Menang

Nasional
Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Wapres Ingatkan agar Pesantren Mampu Akomodasi Kemajuan Teknologi

Nasional
Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Kasus Covid-19 Turun hingga 98 Persen, Pemerintah Tetap Gencarkan Vaksinasi

Nasional
Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Jokowi Ingatkan Risiko Lonjakan Kasus Covid-19 karena Pembukaan Sekolah

Nasional
Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Strategi Pemerintah Antisipasi Lonjakan Kasus Covid-19 Jelang Natal dan Tahun Baru

Nasional
Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Jokowi Ingatkan Indonesia Tetap Tangguh dan Bertahan Hadapi Krisis akibat Pandemi

Nasional
Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Wapres: Kebangkitan Ekonomi Pesantren Harus Dimulai dari Santri

Nasional
Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Jokowi Targetkan Vaksinasi Covid-19 Nasional Capai 70 Persen pada Akhir Tahun

Nasional
Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Jokowi Targetkan Cakupan Vaksinasi Capai 270 Juta Dosis pada Akhir 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.