AS Siap Bantu Indonesia Hadapi Pengungsi, jika Diminta PBB

"Jika badan PBB yang mengurusi krisis pengungsian meminta bantuan lintas negara kepada kami, maka AS akan dengan senang hati memberikan respon untuk membantu," ucapnya.

Terkait krisis semacam ini, kata Dubes Blake, AS merupakan aktor negara yang paling murah hati dan cepat tanggap dalam merespon untuk memberikan bantuan kemanusian.

Dubes Blake menyatakan hal tersebut setelah memberikan kuliah umum mengenai hubungan perdagangan Indonesia dan AS di Universitas Al Azhar Indonesia (UAI), Jakarta.

Pihaknya juga mengapresiasi tindakan yang dilakukan Pemerintah Indonesia dalam menangani krisis pengungsi dari Teluk Benggala, sekaligus menyambut baik inisiatif pencarian dan penyelamatan secara mandiri untuk melihat apakah masih ada manusia perahu di tengah-tengah lautan.

Laporan Badan PBB untuk Urusan Pengungsi, UNHCR, mencatat sekitar 25 ribu warga Rohingya dan Bangladesh menumpang kapal penyelundup manusia dalam tiga bulan pertama 2015, dua kali lipat dari jumlah pendatang dalam periode yang sama pada 2014.

Pengamat hukum internasional Universitas Indonesia (UI) Hikmahanto Juwana mengatakan UNHCR jangan hanya mengecam dan mengutuk negara-negara yang menolak pengungsi Rohingya, tetapi juga harus ada langkah konkret.

"Dalam konteks hak asasi manusia, kita memang harus membantu mereka. Indonesia, Malaysia dan Thailand juga harus berbicara dengan pemerintah Myanmar sebagai negara asal mereka sehingga hal ini menjadi permasalahan regional," katanya ketika dihubungi Antara, Senin (18/5).

Menurut Hikmahanto, Indonesia bisa memfasilitasi penampungan bagi pengungsi Rohingya, seperti halnya pengungsi Vietnam sebelumnya di Pulau Galang. Namun, jangan sampai penampungan tersebut menjadi beban bagi Indonesia.

"Kita tampung mereka sementara, kemudian UNHCR yang bertanggung jawab menyalurkan mereka ke negara-negara yang bersedia menampung mereka menjadi warga negara," katanya.