Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Srikandi" Pansel Diharapkan Jadi Motivasi Perempuan Lain Daftar Calon Pimpinan KPK

Kompas.com - 22/05/2015, 12:40 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Kehadiran sembilan perempuan sebagai anggota Panita Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi diharapkan bisa mendorong tokoh perempuan lainnya untuk mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Dengan demikian, kemungkinan adanya perempuan yang menjadi pimpinan KPK periode selanjutnya lebih besar.

"Hadirnya sembilan perempuan sebagai anggota Pansel KPK diharapkan juga akan memotivasi perempuan-perempuan yang selama ini mendedikasikan diri dalam pemberantasan korupsi untuk beramai-ramai mendaftarkan diri sebagai calon komisioner KPK. Sehingga, ada keterwakilan perempuan Komisioner KPK pada periode yang akan datang," kata Sekretaris Jenderal Koalisi Perempuan Indonesia Dian Kartika Sari melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Jumat (22/5/2015).

Koalisi mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang memilih sembilan perempuan sebagai anggota Pansel. Koalisi percaya para tokoh perempuan ini bisa membawa perbaikan dan penguatan KPK yang dimulai dari proses seleksi calon komisioner.

"Dilihat dari pengalaman panjang dan reputasi anggota pansel yang dikenal obyektif, profesional, dan bersih, diharapkan dapat memilih calon-calon komisioner yang profesional, bersih, dan adil gender," ujar Dian. (Baca: Ini Profil Sembilan "Srikandi" Pansel KPK)

Selama ini, para perempuan dinilai turut berperan dalam menanamkan nilai antikorupsi, terutama di lingkungan rumah tangga. Diharapkan, Pansel Pimpinan KPK bisa turut menjadi pemantik kebangkitan KPK dan perlawanan terhadap korupsi.

Pada Kamis (21/5/2015), Presiden Jokowi mengumumkan nama-nama anggota Pansel KPK. Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli moneter) sebagai ketua merangkap anggota, Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara) sebagai wakil ketua merangkap anggota, dan Harkristuti Harkrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM) sebagai anggota.

Anggota lainnya adalah Betti Alisjabana (ahli teknologi informasi dan manajemen), Yenti Garnasih (pakar pidana ekonomi), Supra Wimbarti (ahli psikologi), Natalia Subagio (pakar pemerintahan dan birokrasi), Diani Sadiawati (ahli hukum), dan Meuthia Ganie Sadiawati (sosiolog). (Baca: Tunjuk 9 "Srikandi" di Pansel KPK, Jokowi Beri Pesan Serius ke DPR)

Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan, pemilihan nama-nama Pansel KPK itu berdasarkan sejumlah kriteria, yakni integritas, kompetensi, dan keberagaman keahlian dari 40 nama yang diusulkan beberapa pihak.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Respons Istana Soal Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P: Presiden Selalu Menghormati

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

GASPOL! Hari Ini: Prabowo Ajak PKS atau PDI-P ke Dalam Koalisi?

Nasional
Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Ngabalin: Revisi UU Kementerian Negara untuk Kebutuhan Masyarakat, Paten Itu Barang...

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Golkar: Baleg Mewakili Partai-partai

Nasional
Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Soal RUU Penyiaran, KIP: UU Pers Bilang Wartawan Tak Boleh Dihalangi

Nasional
Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Temui Gubernur Jenderal Australia David Hurley, Prabowo Kenang Masa Jadi Kadet

Nasional
Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Jemaah Haji Bersiap Menuju Makkah, Ketua PPIH Arab Saudi Pastikan Hak Jemaah Terpenuhi

Nasional
Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Soal RUU Penyiaran, Setara Institute: DPR dan Pemerintah Harus Perluas Partisipasi Publik

Nasional
PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

PDI-P Bakal Jemput Bola Kader untuk Maju di Pilkada Sumut

Nasional
Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen TNI AD, Dian Andriani Harap Kowad Lain Menyusul

Nasional
Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Jokowi Bakal Tinjau Lokasi Banjir Lahar di Sumbar Pekan Depan

Nasional
Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nurul Ghufron Tak Hadir karena Belum Tuntas Siapkan Pembelaan, Dewas KPK Tunda Sidang Etik

Nasional
PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

PDI-P Tuding Jokowi Cawe-cawe Pilkada dengan Bansos Beras, Ngabalin: Segera Lah Move on

Nasional
Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Soal Revisi UU Kementerian Negara, Ngabalin: Mudah-mudahan Cepat, Itu Arah Haluan Prabowo-Gibran

Nasional
Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Risma Relokasi 2 Posko Pengungsian Banjir Lahar Dingin di Sumbar yang Berada di Zona Merah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com