Johan Budi: Yang Penting, Pansel KPK Tak Terafiliasi dengan Partai Politik

"Yang penting itu, dari sisi independensi, orang-orang ini tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu," ujar Johan, saat dihubungi, Kamis (21/5/2015).

Dengan tidak adanya campur tangan parpol, Johan menilai, Pansel KPK mampu menjadi tim yang independen untuk memilih calon pimpinan KPK secara objektif. Johan mengatakan, pemilihan pimpinan KPK saat ini krusial dalam menentukan nasib KPK ke depan.

"Tentu akan banyak kepentingan-kepentingan politik yang ingin berperan dalam memilih Pimpinan KPK," kata Johan.

Johan mengatakan, suasana hiruk pikuk yang dialami KPK belakangan ini menjadi pelajaran bagi KPK untuk melangkah ke depan. Oleh karena itu, dibutuhkan orang-orang yang mampu memahami kebutuhan KPK akan sosok pimpinan selama lima tahun ke depan.

"Anggota Pansel pimpinan tentu harus steril dari campur tangan atau titipan dari pihak mana pun," kata Johan.

Pada hari ini, Presiden Jokowi mengumumkan sembilan nama yang masuk dalam Pansel KPK. Selain mayoritas diisi oleh orang yang berlatar belakang pemerintahan serta akademis, seluruh anggota Pansel itu adalah perempuan.

Mereka adalah Destry Damayanti (ekonom, ahli keuangan dan moneter); Enny Nurbaningsih (pakar hukum tata negara), Harkrituti Haskrisnowo (pakar hukum pidana dan HAM, Ketua Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kemenkumham); Betti S Alisjahbana (ahli IT dan manajemen); Yenti Garnasih (pakar hukum pidana ekonomi dan pencucian uang);  Supra Wimbarti (ahli psikologi SDM dan pendidikan); Natalia Subagyo (ahli tata kelola pemerintahan dan reformasi birokrasi), Diani Sadiawati (Direktur Analisis Peraturan Perundang-undangan Bappenas), dan Meuthia Ganie-Rochman (ahli sosiologi korupsi dan modal sosial).

Pansel KPK akan mencari pimpinan terbaik KPK untuk menggantikan posisi pimpinan KPK saat ini yang akan berakhir masa jabatannya pada Desember 2015.