Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Resmikan Pembangunan Alun-alun Demokrasi

Kompas.com - 21/05/2015, 12:36 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Rencana pembangunan alun-alun demokrasi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, diresmikan, Kamis (21/5/2015). Alun-alun ini akan dibangun di sisi kiri Kompleks Parlemen, yang saat ini dijadikan sebagai Taman Rusa, lapangan futsal, dan tempat parkir kendaraan.

Acara peresmian ini dihadiri oleh empat pimpinan DPR, yakni Setya Novanto, Fahri Hamzah, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto. Hadir pula Sekjen DPR Winantuningtyastiti dan Ketua Badan Urusan Rumah Tangga DPR Roem Kono.

Fahri yang juga Ketua Tim Implementasi Reformasi DPR mengatakan, pembangunan alun-alun ini sangat penting bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Selama ini, kata dia, masyarakat tidak memiliki ruang-ruang khusus untuk melakukan aksi demonstrasi. Aksi demo digelar di ruang-ruang publik yang akhirnya akan mengganggu kenyamanan.

"Kalau di sini orang berdemo, kita juga bisa langsung mendengarnya. Jadi rakyat dengan DPR akan semakin dekat," kata Fahri.

Selain tempat untuk berdemokrasi, lanjut Fahri, pembangunan alun-alun ini juga dilakukan untuk menambah ruang terbuka publik di Ibu Kota. Menurut dia, semakin hari ruang terbuka publik semakin berkurang dan Jakarta terus dipenuhi oleh gedung-gedung pencakar langit.

Alun-alun demokrasi ini pun bisa menjadi sarana rekreasi bagi masyarakat.

"Kita serahkan lahan kita 20 hektar untuk rakyat," kata Fahri.

Alun-alun demokrasi ini merupakan salah satu dari tujuh rencana DPR melakukan renovasi terhadap Kompleks Parlemen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Baru 5 dari 282 Layanan Publik Pulih Usai PDN Diretas

Nasional
Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Penerbangan Garuda Indonesia Tertunda 12 Jam, Jemaah Haji Kecewa

Nasional
Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Perdalam Pengoperasian Jet Tempur Rafale, KSAU Kunjungi Pabrik Dassault Aviation

Nasional
Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Cek Harga di Pasar Pata Kalteng, Jokowi: Harga Sama, Malah di Sini Lebih Murah

Nasional
Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Kasus Korupsi Pengadaan Lahan JTTS, KPK Sita 54 Bidang Tanah dan Periksa Sejumlah Saksi

Nasional
Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com