"Kami tunggu sinyal Presiden (Joko Widodo), keputusan presiden. Kami bukan pihak yang mendorong-dorong adanya pergantian menteri," katanya usai membuka penjaringan calon peserta pilkada di kantor PDIP Sumut, Medan, Senin (18/5/2015).
Menurut dia, PDI-P merupakan pihak yang mendorong agar pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo dapat bekerja sebaik-baiknya untuk kepentingan rakyat.
PDIP sangat sadar sepenuhnya jika "reshuffle" tersebut merupakan hak prerogatif presiden sehingga tidak akan campur tangan dalam keputusan tersebut.
Meski demikian, sebagai parpol pendukung pemerintah, PDI-P akan memberikan masukan jika Presiden Joko Widodo meminta saran terkait rencana "reshuffle" itu.
"Sekiranya Presiden meminta, kami akan memberikan masukan. Namun, sekali lagi, ini hak presiden sepenuhnya," ujar Hasto.
Ketika ditanyakan tentang keinginan untuk menambah kader PDI-P dalam kabinet jika "reshuffle" tersebut dilakukan, Hasto tidak membantah kemungkinan itu secara politis.
"Secara politik, memang dimungkinkan, tetapi semuanya tergantung presiden," katanya.
Ia menambahkan, dengan kondisi negara yang masih menghadapi sejumlah tantanga, PDI-P tidak berkeinginan isu "reshuffle" tersebut akan mengurangi konsentrasi kerja pemerintah.
"Sebaiknya dalam kondisi sekarang, semua pihak perlu bekerja keras untuk memperbaiki apa yang kurang baik untuk mempercepat nawacita," ujar Hasto.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.