Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Soal Rohingya, Jokowi Diminta Ikuti Jejak SBY

Kompas.com - 18/05/2015, 19:46 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kader Partai Demokrat Imelda Sari meminta Presiden Joko Widodo mengikuti jejak Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan persoalan pengungsi Rohingya. Imelda mengatakan, ketika menjabat sebagai Presiden, SBY sangat aktif berkomunikasi dengan Pemerintah Myanmar dan negara-negara yang terlibat persoalan pengungsi Rohingya.

"Namun, kita tidak melihat hal itu di Presiden Joko Widodo. Seharusnya kebijakan Pak SBY dulu itu dicontoh," ujar dia, dalam konferensi pers soal pengungsi Rohingya, di Cafe Depena, Menteng, Jakarta Pusat, Senin (18/5/2015) sore.

Kala itu, kata dia, SBY mengutus Jusuf Kalla menjadi utusan khusus untuk menemui Pemerintah Myanmar demi menyelesaikan persoalan itu. Ia menyayangkan Jokowi tak melakukan hal yang sama.

Imelda mengatakan, sebenarnya Indonesia telah memiliki pengalaman untuk menyelesaikan persoalan semacam itu. Pada zaman orde baru, pemerintah Indonesia pun pernah menghadapi persoalan serupa dan pada akhirnya diselesaikan.

"Ini kok sekarang malah pemerintahan lewat TNI malah mengusir pengungsi Rohingya. Apalagi diusirnya di tengah laut. Ini sungguh tidak berperikemanusiaan," lanjut Imelda.

Presiden Jokowi, menurut dia, harus merangkul negara-negara ASEAN untuk melakukan langkah diplomasi agar masalah Rohingya dapat diatasi. Bahkan, jika mampu, Jokowi didesak menyelesaikan persoalan itu langsung di Myanmar.

"Mereka ini manusia tanpa negara, mereka tak diakui Pemerintah Myanmar dan mendapat perlakuan diskriminatif. Pandangan kami, tak bisa diatasi jika tak diselesaikan dari akarnya sendiri, yakni kejelasan mereka di negerinya sendiri, yaitu Myanmar," ujar Imelda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com