Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Bisa Gunakan Tiga Opsi Ini untuk Jaga Stabilitas Politik

Kompas.com - 09/05/2015, 19:15 WIB
Abba Gabrillin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Poltracking Hanta Yuda menyebutkan ada tiga opsi bagi Presiden Joko Widodo untuk tetap menjaga stabilitas politik. Hal itu berkaitan dengan wacana perombakan anggota kabinet yang dikhawatirkan timbul karena adanya desakan dari kepentingan politik, bukan semata-mata karena evaluasi kinerja kementerian.

"Dalam kesehariannya Prsesiden berhadapan langsung dengan partai dan kepentingan koalisi di parlemen. Maka yang harus dijaga adalah stabilitas politik," ujar Hanta saat ditemui di Jakarta, Sabtu (9/5/2015).

Menurut Hanta, opsi pertama yang dapat dilakukan adalah opsi konfigurasi. Dengan opsi ini, Presiden membangun pola bipolar dua kekuatan, misalnya sama-sama menguasai Koalisi Merah Putih (KMP) dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

Kata dia, opsi tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Meski partai pendukung pemerintah semakin banyak, dan kebijakan dipermudah, tujuan pemerintah yang ingin dicapai belum tentu berhasil sesuai rencana.

Opsi berikutnya adalah pola tripolar, atau segitiga kekuasan. Pola yang sama pernah diterapkan oleh Presiden pertama RI Soekarno. Saat itu, Soekarno menguasai tiga kekuatan sekaligus, yaitu Presiden, Partai Komunis Indonesia (PKI), dan Angkatan Darat.

Strategi ini membuat kedudukan Presiden tetap dominan. "Dalam opsi ini, Presiden adalah penentu. Ketika yang satu tidak mendukung, Presiden bisa mencari dukungan yang lain," kata Hanta. Sementara opsi yang ketiga adalah multipolar.

Dalam opsi ini, Presiden tidak terpengaruh dengan kepentingan koalisi mana pun. Menurut Hanta, Presiden bisa membangun koalisi ad hoc, yang didirikan dengan memilih pembantunya berdasarkan isu per isu yang sedang ditangani.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads

Copyright 2008 - 2023 PT. Kompas Cyber Media (Kompas Gramedia Digital Group). All Rights Reserved.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com