Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rachmat Gobel: Saya Cuma Anak Buah, Tak Tahu soal "Reshuffle"

Kompas.com - 08/05/2015, 17:02 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, reshuffle atau perombakan kabinet adalah hak Presiden Joko Widodo. Ia mengaku tidak tahu apakah Presiden dalam waktu dekat berencana melakukan perombakan kabinet yang sudah enam bulan berjalan ini.

"Kita tidak ikut-ikutan, Itu kan haknya presiden. Kita enggak tahu, kita kan cuma anak buah," kata Rachmat Gobel kepada wartawan di Istana Wapres, Jakarta Pusat, Jumat (8/5/2015).

Saat ditanya apakah ia khawatir dicopot dari jabatan menteri yang baru enam bulan diemban, Rachmat Gobel mengaku sama sekali tidak pernah memikirkan hal tersebut. Ia memilih untuk fokus bekerja, ketimbang memikirkan masalah jabatan.

"Saya tidak pernah memikirkan itu (reshuffle). Saya hanya menjalankan tugas sesuai dengan saya punya tugas, membuka pasar meningkatkan ekspor dan memperkuat pasar domestik," ujarnya.

Menurut dia, masih banyak tugas Menteri Perdagangan yang harus dilakukan untuk mendongkrak perekonomian Indonesia. Rachmat Gobel menyebut banyak potensi perdagangan Indonesia yang belum sempat dikembangkan.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Presiden pada awal masa pemerintahannya sempat berjanji akan melakukan evaluasi kabinet setiap enam bulan. Kini setelah enam bulan kabinet terbentuk, belum ada informasi resmi soal kabinet.

Sejumlah survei seperti yang dilakukan oleh Poltracking dan KedaiKOPI pun sudah menunjukan keinginan masyarakat agar dilakukan perombakan kabinet.

Poltracking melakukan survei terhadap 1.200 responden dan mendapati 41,8 persen publik setuju reshuffle. Dalam survei tersebut juga diketahui 66,6 persen responden mengaku tidak puas dengan kinerja menteri-menteri di bidang ekonomi.

Sedangkan KedaiKOPI yang melakukan survei pada 1-6 April 2015 terhadap 368 responden, menemukan bahwa sebanyak 96,5 persen publik sepakat Jokowi harus melakukan pergantian sejumlah menteri yang kinerjanya jeblok. (Nurmulia Rekso Purnomo)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com