Waryono Karno Didakwa Alirkan Dana ke Wartawan, Paspampres, hingga Stafsus Presiden

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral Waryono Karno didakwa mengalirkan uang sebesar Rp 1.465.650.000 untuk sosialisasi kegiatan Setjen Kementerian ESDM yang tidak dibiayai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Sejumlah uang tersebut digunakan untuk kegiatan sosialisasi sektor ESDM bahan bakar (BBM) minyak bersubsidi tahun 2012 yang diberikan Waryono melalui Eko Sudarwaman.

Nama Staf Khusus Presiden era Susilo Bambang Yudhoyono, Daniel Sparingga, disebut menjadi salah satu pihak yang menerima aliran dana. Dalam surat dakwaan, Daniel menerima uang sebesar Rp 185 juta.

"Diberikan kepada Daniel Sparingga sebesar Rp 185 juta," ujar Jaksa Fitroh Rohcahyanto di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (7/5/2015).

KPK pernah memeriksa Daniel untuk dimintai keterangan terkait penyelidikan proyek pengadaan di Kementerian ESDM pada 25 Juni 2014. "Saya sudah menjelaskan semua yang saya ketahui, semua yang saya pahami guna membuat klarifikasi dan membantu KPK untuk dapat mengungkapkan secara penuh perkara yang sedang mereka tangani," kata Daniel saat itu.

Selain Daniel, uang tersebut juga diberikan ke Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) melalui anak buah Waryono, Sri Utami. Uang yang dikucurkan saat itu sebesar Rp 25 juta.

Sejumlah lembaga swadaya masyarakat, seperti HMI dan GP Anshor, juga menerima aliran uang tersebut, masing-masing sebesar Rp 10 juta dan Rp 50 juta. Waryono juga menganggarkan uang untuk diberikan kepada 83 wartawan, masing-masing sebesar Rp 650 ribu dengan total sebesar Rp 53,95 juta.

Selain itu, uang juga diberikan kepada tujuh kepala biro di Setjen KESDM, biaya operasional Setjen, dan untuk office boy. Sisanya merupakan uang yang dianggarkan untuk kegiatan operasional seperti uang konsumsi, biaya organ tunggal, dan uang hiburan.

Dalam kegiatan sosialisasi ini, Biro Hukum dan Humas Setjen KESDM mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp 5,3 miliar. Kemudian, dengan dalih kegiatan sosialisasi tersebut telah dilaksanakan oleh sejumlah LSM, maka Sri Utami selaku koordinator kegiatan tidak melakukan proses penunjukan langsung sebagaimana semestinya dilakukan.

"Sri meminta bantuan Poppy Dinianova, Jasni dan Teuku Bahagia untuk membuat administrasi pertanggungjawaban seolah kegiatan sosialisasi telah dilaksanakan," kata jaksa.

Tak hanya itu, dibuat juga dokumentasi seolah kegiatan sosialisasi KESDM di beberapa kota itu telah dilakukan. Padahal, pembuatan dokumentasi dilakukan di wilayah Jakarta. Atas perbuatannya,

Waryono didakwa melanggar Pasal 2 ayat 1 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20/2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31/1999 jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 Pasal 65 ayat 1 KUHPidana.