Kompas.com - 05/05/2015, 15:01 WIB
EditorLaksono Hari Wiwoho

Kondisi ini sering menyebabkan mereka terpaksa melakukan tindakan kriminal untuk membela diri dan mempertahankan kehormatan mereka sebagai manusia dan perempuan. Seperti yang dihadapi Ruyati, Yanti Iriyanti, Siti Zaenab, dan Karni, yang kesemuanya mesti dihukum mati untuk sebuah kejahatan yang terpaksa mereka lakukan. Oleh karena itu, memastikan kondisi, situasi, dan motivasi dalam sebuah tindak kejahatan menjadi pertimbangan hakim selama persidangan adalah hal mutlak yang harus dilakukan pemerintah ini.

Diplomasi tingkat tinggi

Merunut rentetan eksekusi mati yang pernah dilakukan di Arab Saudi, mulai dari Yanti Iriyanti (2008), Ruyati (2011), Siti Zaenab, dan Karni (2015)—semua tanpa notifikasi kepada Pemerintah Indonesia—Presiden Jokowi selaku kepala negara dan kepala pemerintahan harus mampu memimpin langsung diplomasi pembelaan terhadap buruh migran yang masih berderet panjang menghadapi ancaman hukuman mati.

Presiden harus mampu mengambil pelajaran berharga dari pendahulunya, Abdurrahman Wahid, dan juga Presiden Filipina, Perdana Menteri Australia, serta Presiden Brasil sebagai kepala negara yang bersungguh-sungguh berupaya melindungi dan membela warga negaranya. Diplomasi harus dimulai dari Pemerintah Indonesia sendiri untuk menghapus hukuman mati atau setidaknya melakukan moratorium hukuman mati, sehingga Pemerintah Indonesia memiliki legitimasi moral untuk membebaskan warganya dari hukuman mati. Selain itu, harus segera disusun kebijakan jangka pendek, menengah, dan panjang yang komprehensif dengan skema migrasi yang mengedepankan penegakan HAM untuk mengakhiri rezim migrasi yang eksploitatif.

Revisi UU No 39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran harus segera dituntaskan dengan berbasis pada prinsip-prinsip yang ada dalam International Convention on the Protection of All Rights of Migrant Workers and Their Families yang telah diratifikasi Pemerintah Indonesia pada 12 April 2012. Revisi terhadap UU tersebut juga harus memiliki spirit menghapuskan peran swasta yang selama ini memonopoli proses migrasi untuk memastikan hadirnya kembali negara mulai desa hingga sentral birokrasi.

Wajah migrasi yang perempuan juga menuntut pemerintah untuk segera mengesahkan RUU PRT di dalam negeri dan ratifikasi konvensi ILO 189. Pengesahan RUU PRT akan memperkuat diplomasi Indonesia untuk memproteksi PRT migran Indonesia di luar negeri. Saya hanya ingin mengingatkan, keinginan pemerintah menghentikan pengiriman PRT migran ke luar negeri tanpa dibarengi solusi yang memadai di dalam negeri itu hanya akan melanggar hak setiap orang untuk bekerja.

Bila pemerintah tak segera mengakhiri persoalan ini semua, kiranya rezim ini memang suka bermain dengan nyawa. Semoga saya keliru!

Terima kasih telah membaca Kompas.com.
Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Anis Hidayah
Executive Director of Migrant Care

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Mei 2015 dengan judul "Nawacita dan Buruh Migran".

Halaman:
Baca tentang


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

KPK Cetak Lagi Penyuluh Antikorupsi Bersertifikat, Total Ada 188 dalam Satu Semester Terakhir

Nasional
Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Kasus Mingguan Naik 92 Persen, Satgas Covid-19 Minta Pemda Optimalkan PPKM

Nasional
Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Guru Besar Universitas Udayana Sebut Vaksin Covid-19 Efektif Lawan Varian Alpha dan Delta

Nasional
Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Layangkan Surat Panggilan ke BAIS, BIN, dan BNPT Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Pegawai KPK Minta Hasil TWK, BKN: Sudah Ketetapan Panglima TNI, Itu Rahasia

Nasional
Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Keterisian RS Covid-19 di 5 Provinsi Pulau Jawa Melebihi 80 Persen

Nasional
Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Satgas: Pulau Jawa Masih Jadi Penyumbang Terbesar Naiknya Angka Covid-19 di Indonesia

Nasional
Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Satgas: Kasus Covid-19 Naik Tajam 4 Minggu Terakhir, Capai 92 Persen

Nasional
Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Satgas Minta Pasien Covid-19 yang Membaik di RS Segera Dirujuk Isolasi Mandiri

Nasional
Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Tingkat Pasien Sembuh Rendah, Satgas Covid-19 Minta Daerah Evaluasi Kebijakan

Nasional
Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Soal Ivermectin, BPOM: Untuk Pengobatan Covid-19 Harus dengan Izin Dokter

Nasional
Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan 'Positivity Rate'

Kemenkes: Memasukkan Hasil Swab Antigen ke Laporan Harian Covid-19 Bukan Strategi Tekan "Positivity Rate"

Nasional
Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Satgas: Gap Kasus Positif dan Angka Kesembuhan Covid-19 Paling Besar Ada di Pulau Jawa

Nasional
Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Alasan BKN Libatkan Instrumen TNI AD dalam Penyelenggaraan TWK Pegawai KPK

Nasional
Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Satgas Minta Pemerintah Daerah Tingkatkan Kualitas Penanganan Pasien Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X