Pelajaran Mary Jane untuk Pembenahan Hukum

Ia melanjutkan, apa yang terjadi terhadap Mary Jane Veloso seharusnya membuat berbagai pihak di Indonesia mendiskusikan lagi berbagai persoalan, baik tentang hukuman mati, pemberantasan obat bius, penegakan hukum, maupun sistem pemerintahan yang bersih.

Senada dengan itu, Poengky Indarti mengingatkan begitu banyak orang tak berdaya dan naif, seperti Mary Jane Veloso, yang bisa diperalat sindikat obat bius dan kejahatan terorganisasi lain untuk iming-iming uang tak seberapa karena kemiskinan.

Menjadi malapetaka besar jika orang-orang seperti itu jadi korban, dieksekusi mati atas nama ketegasan dan kedaulatan hukum. Pada saat bersamaan, hukum tak bisa menjamah gembong besar yang biasanya dilindungi oleh aparat dan pejabat penting dan melibatkan orang-orang penting.

Poengky menegaskan, yang tak bisa ditawar-tawar adalah menghapuskan hukuman mati atau setidak-tidaknya menghentikan penerapannya karena selalu bisa salah sasaran.

Poengky mengatakan, Presiden Jokowi perlu mengubah pendekatannya dalam menolak permohonan grasi.

"Grasi itu hak istimewa Presiden yang harus dijalankan dengan sangat cermat dan hati-hati. Setiap keputusan menolak harus didasari pertimbangan yang cermat, bukan dengan prasangka sejak awal," kata Poengky.

Namun, ia menegaskan, Presiden Jokowi mengambil langkah yang benar dengan memerintahkan penundaan eksekusi terhadap Mary Jane.

Ini, kata Poengky, bisa menjadi pintu bagi Presiden Jokowi untuk mengambil pendekatan berbeda dalam mengambil kebijakan dan keputusan pada kemudian hari, apalagi jika menyangkut nyawa manusia.