Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Jamin Dualisme PPP Selesai Tahun Ini

Kompas.com - 29/04/2015, 14:36 WIB

KENDARI, KOMPAS.com- Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hasil Muktamar Surabaya M Romahurmuziy (Romi) mengatakan pihaknya menjamin konflik yang dialami partainya akan selesai tahun 2015.

"Saya jamin dalam setahun ini konflik internal akan selesai, dan bila tidak selesai, maka diselesaikan saja," katanya kepada sejumlah media usai membuka Musyawarah Wilayah (Muswil) VII PPP Sulawesi Tenggara (Sultra) di Kendari.

Hadir pada pembukaan Muswil VIII PPP Sultra di antaranya Ketua Majelis Pertimbangan PPP Suharso Monoarfa, sekretaris daerah provinsi mewakili Gubernur Sultra, Lukman Abunawas, anggota DPR RI Sultra dari PPP Amirul Tamim dan pelaksana Ketua DPW PPP Sultra Abdul Rasyid Syawal serta puluhan pengurus dan anggota DPRD kabupaten/kota partai tersebut.

Menurut Romi, di antara kader PPP saat ini tidak boleh menganggap pihak yang berbeda sebagai musuh, sehingga jika nanti konflik selesai, mereka bisa kembali utuh dan menjadi kekuatan besar untuk membawa PPP memenangi pemilu mendatang.

Menyinggung pemilihan kepala daerah (pilkada) serentak yang akan digelar 9 Desember 2015, ia mengatakan tidak ada masalah bagi di daerah sebab kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya merupakan kepengurusan partai yang sah dan diakui pemerintah.

"Sesuai ketentuan undang-undang, putusan PTUN yang memenangkan kubu Djan Faridz, tidak dapat membatalkan keputusan pemerintah yang mengakui kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya," katanya.

Dikatakannya, putusan PTUN tidak dapat membatalkan keputusan pemerintah soal pengesahan PPP hasil Muktamar Surabaya karena putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap.

Oleh karena putusan PTUN tersebut belum memiliki kekuatan hukum tetap, maka kepengurusan PPP yang sah masih kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya.

"Makanya, kepengurusan PPP hasil Muktamar Surabaya lah yang boleh mengajukan pasangan calon kepala daerah dalam pilkada serentak Desember 2015," katanya.

Ia juga optimistis KPU sebagai penyelenggara pilkada akan mengakui pasangan calon kepala daerah yang diajukan oleh kepengurusan PPP versi Muktamar Surabaya.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Disebut Sewa Influencer untuk Jadi Buzzer, Bea Cukai Berikan Tanggapan

Nasional
Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Profil Eko Patrio yang Disebut Calon Menteri, Karier Moncer di Politik dan Bisnis Dunia Hiburan

Nasional
PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

PDI-P Bukan Koalisi, Gibran Dinilai Tak Tepat Konsultasi soal Kabinet ke Megawati

Nasional
Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Jokowi Resmikan Program Pendidikan Dokter Spesialis Berbasis Rumah Sakit

Nasional
Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Bawaslu Papua Tengah Telat Masuk Sidang dan Tak Dapat Kursi, Hakim MK: Kalau Kurang, Bisa Dipangku

Nasional
Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Sengketa Pileg di Papua Tengah, MK Soroti KPU Tak Bawa Bukti Hasil Noken

Nasional
Dilema Prabowo Membawa Orang 'Toxic'

Dilema Prabowo Membawa Orang "Toxic"

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi soal Kabinet ke Megawati, Pengamat: Harus Koordinasi dengan Prabowo

Nasional
Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Soal Kabinet Prabowo-Gibran, Pengamat Ingatkan Bukan Sekadar Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Sidang Perdana Praperadilan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor Digelar Hari Ini

Nasional
Menakar Siapa Orang 'Toxic' yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Menakar Siapa Orang "Toxic" yang Dimaksud Luhut, Lebih Relevan ke Kubu 01?

Nasional
Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili dalam Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com